NUSANTARA,netiz.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut serta dalam peninjauan Embung MBH dan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada Senin kemarin (12/08/24). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma‘ruf Amin serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya agar seluruh jajarannya dapat merasakan udara pagi di IKN yang bersih dan sehat. Beliau menekankan pentingnya menjaga kualitas udara di IKN, yang saat ini memiliki indeks kualitas udara (air quality index) yang rendah, yaitu di angka 6 dari maksimal 50.
“Udara di sini sangat segar, fresh, dan bersih, yang tentunya baik untuk kesehatan,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada media.
Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke kawasan sekitar embung, didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang memberikan penjelasan rinci tentang peran embung ini dalam memastikan ketersediaan air yang mendukung keberlanjutan IKN.
Menteri AHY menyampaikan bahwa kunjungan pagi itu bertujuan untuk memastikan bahwa cadangan air di embung tersebut terjamin. Selain itu, ia juga menyatakan optimisme bahwa gedung Istana Garuda dan Istana Negara akan segera dirampungkan dengan sempurna dan megah.
Setelah mengunjungi embung, rombongan yang terdiri dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para Menteri KIM, serta Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN yang juga menjabat sebagai Plt. Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, melanjutkan peninjauan di Sumbu Kebangsaan. Menteri AHY berharap agar seluruh pembangunan di IKN dapat menjadi simbol persatuan dan kemajuan bangsa.
“Kami berharap bahwa pembangunan ini akan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi bangunan yang ikonik dan masterpiece yang mencerminkan kemajuan Indonesia di masa depan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono. (*)
