JAKARTA,netiz.id — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi fokus utama adalah percepatan transformasi digital di sektor layanan publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal itu ditegaskan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, usai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, pada Jumat (31/10/25).
Menurut Ossy, transformasi digital bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bagian dari upaya besar untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel.
“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, maka akan dapat meminimalkan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ujar Ossy.
Ia menjelaskan, digitalisasi layanan pertanahan akan mempercepat proses administrasi, menutup celah praktik tumpang tindih lahan, serta memperkuat kejelasan data kepemilikan tanah. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat atas tanah yang mereka miliki.
Lebih dari itu, Ossy menegaskan bahwa 70 hingga 80 persen tugas Kementerian ATR/BPN bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, modernisasi sistem menjadi keharusan agar pelayanan dapat diberikan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.
Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus menjalankan dua program nasional yang memiliki dampak besar terhadap pemerataan kepemilikan lahan, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.
“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” jelasnya.
Wamen Ossy juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat serta sinergi lintas lembaga agar seluruh program strategis Kementerian ATR/BPN dapat berjalan optimal.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutupnya.
Transformasi digital yang sedang digerakkan Kementerian ATR/BPN diharapkan menjadi tonggak perubahan besar dalam sektor pertanahan Indonesia bukan hanya menciptakan pelayanan publik yang efisien, tetapi juga menghadirkan keadilan agraria yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (KB/*)
