JAKARTA,netiz.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ATR/BPN Tahun 2025, Senin (08/12/25). Forum strategis yang dihadiri ratusan pejabat dari pusat hingga daerah ini menjadi panggung penegasan arah besar transformasi pelayanan pertanahan di Indonesia.
Di hadapan 471 peserta Rakernas, Menteri Nusron menekankan bahwa Rakernas bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Ia meminta seluruh jajaran bekerja lebih serius, disiplin, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Rakernas ini saya nyatakan dibuka. Harapannya mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal, berkualitas, dan benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik,” ujar Nusron.
Mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Rakernas 2025 menempatkan tiga pekerjaan besar sebagai prioritas utama yang harus diselesaikan tanpa kompromi. Tiga agenda itu meliputi penyelesaian tunggakan berkas layanan pertanahan, penuntasan residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta percepatan pemutakhiran data pertanahan.
Menteri Nusron secara tegas meminta jajarannya mengurai setiap tunggakan hingga ke akar persoalan. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada lagi pekerjaan yang dibiarkan menumpuk tanpa kejelasan penyelesaian. “Harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Apakah persoalan ada di dokumen historis, dokumen yuridis, atau Peta Bidang Tanah, semuanya harus dicek satu per satu,” tegasnya.
Tak hanya mengejar target dalam jam kerja normal, Nusron bahkan menginstruksikan pemanfaatan masa libur Natal dan akhir tahun secara maksimal untuk mempercepat pemutakhiran data. Ia menilai momentum akhir tahun justru bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus sertipikat tanah.
“Tahun ini kita sudah menyelesaikan 2,4 juta bidang. Saat libur Natal nanti, yang Nasrani libur, yang Muslim masuk untuk tetap memberikan pelayanan. Siapa tahu saat keluarga berkumpul, masyarakat punya waktu untuk mengurus pemutakhiran sertipikat, termasuk pengukuran ulang,” ujarnya.
Selain tiga pekerjaan utama tersebut, Rakernas juga menjadi ajang penekanan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai fondasi iklim investasi yang sehat. Bagi Nusron, RDTR bukan sekadar dokumen teknis, melainkan kunci awal untuk mempermudah perizinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“RDTR adalah pintu masuk awal bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan percepatan perizinan,” katanya.
Rakernas ATR/BPN 2025 yang digelar pada 8–10 Desember 2025 ini diikuti oleh 471 peserta yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, hingga Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Indonesia. Hadir sebagai pembicara kunci dalam pembukaan, Anggota III BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq, yang turut memberikan perspektif penguatan tata kelola keuangan negara.
Sebagai bagian dari rangkaian pembukaan Rakernas, Menteri Nusron juga menyerahkan penghargaan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dan 23 Kepala Kantah kabupaten/kota yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan ini menjadi simbol apresiasi atas komitmen nyata terhadap integritas dan pelayanan publik yang bersih.
Penyerahan penghargaan dilakukan dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Inspektur Jenderal, Pudji Prasetijanto Hadi; serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah III Kementerian PANRB, Kamaruddin.
Melalui Rakernas 2025 ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus bergerak dalam jalur reformasi birokrasi, pelayanan berintegritas, dan penyelesaian persoalan pertanahan yang selama ini menjadi tantangan utama di tengah masyarakat. (KB/*)
