JAKARTA,netiz.id — Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira, menyambut positif rencana pemerintah untuk menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat di berbagai daerah, khususnya wilayah yang termasuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI baru saja menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah pejabat, antara lain Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Sekjen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus pada Senin, (19/05/25).
Rapat tersebut membahas berbagai agenda, termasuk rencana program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial, serta program Kementerian Desa dan PDTT terkait pendidikan di desa dan daerah tertinggal.
Usai rapat, Nilam Sari Lawira yang merupakan Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah menyebut bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu inisiatif penting untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif.
“Kita semua berharap kesenjangan pendidikan, khususnya di daerah, dapat teratasi. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah masih besarnya kesenjangan kualitas pendidikan, terutama di wilayah 3T,” ujar Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tengah tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program pendidikan di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan agar program Sekolah Rakyat benar-benar memberi dampak nyata.
“Program Sekolah Rakyat kita harapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk memangkas kesenjangan pendidikan di daerah. Sebagai perwakilan masyarakat Sulawesi Tengah di DPR RI, saya berharap program ini juga bisa membantu mengatasi berbagai persoalan pendidikan di sana,” lanjutnya.
Nilam juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat, agar program tersebut berjalan efektif dan benar-benar membuka akses pendidikan bagi anak-anak di pelosok, terutama dari keluarga kurang mampu.
“Program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk implementasi yang optimal,” pungkasnya.
Diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Program ini bertujuan menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan.
Sebanyak 63 lokasi Sekolah Rakyat dijadwalkan siap beroperasi mulai Juli 2025 di berbagai provinsi. Presiden juga menginstruksikan pembangunan 100 Sekolah Rakyat setiap tahun, dengan target agar setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat di masa mendatang. (*)
