JAKARTA,netiz.id — Dalam upaya mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong skema inovatif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengajak para akademisi untuk berperan aktif dalam mencapai target 2.000 RDTR.
“Ini adalah bagian dari bagaimana kita melakukan tata ruang dengan konsep pentahelix, melibatkan universitas dalam proses pembangunan di seluruh Indonesia,” ujar Suyus Windayana dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pelibatan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi: Dukungan Implementasi Kebijakan Satu Peta. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (25/07/24).
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam beberapa kesempatan telah menyatakan bahwa RDTR sangat penting untuk meningkatkan investasi. Suyus Windayana menambahkan bahwa pihaknya akan mendorong kerja sama antara akademisi dan Kementerian ATR/BPN.
“Kita harus mewujudkan tujuan bersama, yaitu memastikan kepastian perencanaan tata ruang, kepastian hidup, dan kepastian lingkungan kita yang dapat dikontrol oleh kita semua, berdasarkan satu data,” jelas Suyus Windayana.
Dalam rangka mempercepat penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN juga telah melibatkan mahasiswa melalui program Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth (INSPIRING). Program ini merupakan terobosan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui implementasi Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Sudah ada 2.094 mahasiswa yang berpartisipasi dalam program INSPIRING ini, dan program ini telah berjalan selama enam semester. Sedikitnya ada 450 RDTR yang dihasilkan dari dukungan mahasiswa melalui program INSPIRING,” ungkap Suyus Windayana.
Diharapkan dengan lebih banyak kolaborasi bersama universitas, pemerintah dan akademisi dapat memberikan kepastian investasi serta ruang hidup yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Turut memberikan paparan dalam FGD tersebut adalah Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), dan perwakilan dari Greenpeace Indonesia. Dalam kegiatan ini juga berlangsung penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas antara KPK dan 41 universitas dari seluruh wilayah Indonesia. (*)
