Menu

Mode Gelap

Daerah · 30 Nov 2021

Yogi : Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan ‘Finger Print’ Masih Tetap Jalan


					Kasat Reskrim Iptu Yogi Prastiya S.I.K Perbesar

Kasat Reskrim Iptu Yogi Prastiya S.I.K

NETIZ.ID,Donggala – Program Absen sidik jari atau disebut fingerprint adalah pengadaan tahun 2019.  Program ini diperuntukkan bagi sekolah dasar (SD) di Kabupaten Donggala. Namun program pengadaan tersebut berbuntut hukum. Tepat pada 5 Desember 2019, Polres Donggala menerima aduan dengan laporan polisi  LP-A/239/XII/2019/Reskrim/Res-Dgla, Tanggal 05 Desember 2019 untuk ditindaklanjuti.

Anehnya, seiring berjalannya waktu. Kasus tersebut seperti mengendap di rana Kepolisian Donggala. Hingga beberapa kali pergantian Kepala Kepolisian Resort hingga saat ini, kasus tersebut masih berada di tim penyidik Polres Donggala.

Kasus yang menyeret nama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan (BKSDM), Najamudin Laganing sewaktu menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten Donggala.

Kapolres Donggala melalui Kasat Reskrim Iptu S.I.K mengatakan akan segera menuntaskan kasus pengadaan alat sidik jari (finger print) tahun anggaran 2019.

“Pihak kami tetap akan tuntaskan kasus ini, hingga sekarang masih dalam pelengkapan dokumen yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),”Katanya, Senin (30/11/21)

Menuntaskan kata dia, diperlukan ketelitian dan tidak asal kerja.

Selain itu ia menjelaskan kendala pada kasus ini yakni pemberian keterangan saksi utama dari pihak sekolah yang sebahagian pindah tugas yang menjadi pemicu lambannya penanganan pekara ini.

“Mohon doanya, semoga perkara ini selesai, setelah kami menyempurnakan dokumen yang diminta BPK, kami kemudian akan meminta dari BPK,”Jelasnya

Ia menambahkan jika dokumen telah lengkap dan ada rekomendasi hasil pemeriksaan (audit), maka pihanya akan lagi.

Ditanya apakah tahun ini polisi sudah bisa menetapkan , Yogi menjawab perkara ini akan berjalan dengan langkah tegak.

Mohon doa ya, semoga perkara ini akan tuntas dan akan berjalan dengan tegak. Demikian Yogi

Diberitakan sebelumnya pada 23 Oktober kemarin  Sugimulyono adalah salah satu pejabat di BPKP Sulteng yang membidangi APD (akuntabilitas pemerintah daerah) kepada wartawan mengatakan bukti atau dokumen dari penyidik Polres belum lengkap.

“Cuma buktinya belum cukup. Masih ada beberapa sekolah yang belum ada datanya dan belum diminta keterangannya sama penyidik,” jawab Sugimulyono dihubungi via WA, Sabtu (23/10/).

Di tengah perjalanannya proyek pengadaan yang melekat di Dinas Pendidikan ini mengalami permasalahan. Penyebabnya, harga barang terlalu tinggi sehingga para penerima manfaat (kepsek SD) merasa kesulitan membayarnya. (KB/*)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Dukung Kemitraan dengan Media, Pj Bupati Rifani Resmikan Ruang Pressroom Pemda Donggala

14 Januari 2025 - 15:28

Pj Bupati Donggala

Polres Sigi Terbitkan 2.041 SKCK, Pemberkasan PPPK Berlangsung Lancar

14 Januari 2025 - 15:10

Polres Sigi

Penemuan Mayat Wisatawan Asing Gegerkan Warga Tojo Una-Una

14 Januari 2025 - 15:02

Polres Touna

Hadianto Rasyid Buka KKST 2025, Dukung Pertumbuhan UMKM di Palu

14 Januari 2025 - 08:20

Wali Kota Palu

Pergeseran Kasatlantas Polres Donggala, Iptu Ade Irfan Rivai Kurnia Gantikan AKP Aris Suhendar

13 Januari 2025 - 22:13

Polres Donggala

Dua Perawat Terjatuh ke Jurang Saat Kembali dari Posyandu di Kecamatan Pinembani

13 Januari 2025 - 19:45

Perawat Puskesmas Pinembani
Trending di Daerah