Menu

Mode Gelap

Daerah · 30 Nov 2021

Yogi : Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan ‘Finger Print’ Masih Tetap Jalan


 Kasat Reskrim Iptu Yogi Prastiya S.I.K Perbesar

Kasat Reskrim Iptu Yogi Prastiya S.I.K

NETIZ.ID, – Program Absen sidik jari atau disebut fingerprint adalah proyek pengadaan tahun 2019.  Program ini diperuntukkan bagi sekolah dasar (SD) di Kabupaten Donggala. Namun program pengadaan tersebut berbuntut hukum. Tepat pada Desember 2019, menerima aduan dengan laporan polisi  LP-A/239/XII/2019/Reskrim/Res-Dgla, Tanggal 05 Desember 2019 untuk ditindaklanjuti.

Anehnya, seiring berjalannya waktu. Kasus tersebut seperti mengendap di rana Kepolisian Donggala. Hingga beberapa kali pergantian Kepala Kepolisian Resort hingga saat ini, kasus tersebut masih berada di tim .

Kasus yang menyeret nama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM), Najamudin Laganing sewaktu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.

Kapolres Donggala melalui Kasat Reskrim Iptu S.I.K mengatakan akan segera menuntaskan pengadaan alat sidik jari (finger print) tahun anggaran 2019.

“Pihak kami tetap akan tuntaskan kasus ini, hingga sekarang masih dalam pelengkapan dokumen yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),”Katanya, Senin (30/11/21)

Menuntaskan kata dia, diperlukan ketelitian dan tidak asal kerja.

Selain itu ia menjelaskan kendala pada kasus ini yakni pemberian keterangan saksi utama dari pihak sekolah yang sebahagian pindah tugas yang menjadi pemicu lambannya penanganan pekara ini.

“Mohon doanya, semoga perkara ini selesai, setelah kami menyempurnakan dokumen yang diminta BPK, kami kemudian akan meminta rekomendasi dari BPK,”Jelasnya

Ia menambahkan jika dokumen telah lengkap dan ada rekomendasi hasil (audit), maka pihanya akan perkara lagi.

Ditanya apakah tahun ini polisi sudah bisa menetapkan tersangka, Yogi menjawab perkara ini akan berjalan dengan langkah tegak.

Mohon doa ya, semoga perkara ini akan tuntas dan akan berjalan dengan tegak. Demikian Yogi

Diberitakan sebelumnya pada 23 Oktober kemarin  Sugimulyono adalah salah satu pejabat di BPKP Sulteng yang membidangi APD (akuntabilitas pemerintah daerah) kepada wartawan mengatakan bukti atau dokumen dari penyidik Polres belum lengkap.

“Cuma buktinya belum cukup. Masih ada beberapa sekolah yang belum ada datanya dan belum diminta keterangannya sama penyidik,” jawab Sugimulyono dihubungi via WA, Sabtu (23/10/).

Di tengah perjalanannya proyek pengadaan yang melekat di Dinas Pendidikan ini mengalami permasalahan. Penyebabnya, harga barang terlalu tinggi sehingga para penerima manfaat (kepsek SD) merasa kesulitan membayarnya. (KB/*)

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Empat Raperda Disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng

25 Juni 2024 - 08:12

DPRD Provinsi Sulteng

KPU Donggala Gelar Bimtek PPK di Hotel Kota Palu Tuai Sorotan

25 Juni 2024 - 07:32

Burhanuddin

Banjir Bandang Terjang Desa Mbuwu Donggala, Ratusan Rumah Terendam, Warga Membutuhkan Bantuan Mendesak

24 Juni 2024 - 22:19

Desa Mbuwu

Banjir Bandang Desa Dampal Donggala, Pj Bupati Salurkan Bantuan Langsung kepada Korban

24 Juni 2024 - 21:45

Pj Bupati Donggala, Moh Rifani

PMI Donggala Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Desa Dampal

24 Juni 2024 - 21:00

PMI Donggala

Pasien RSUD Undata Mengadu ke Ombudsman Soal Pelayanan Kurang Memuaskan

24 Juni 2024 - 19:10

Ika Fatmawati
Trending di Daerah