PALU,netiz.id — Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Aristan, mendorong penguatan kinerja Komisi III DPRD Sulteng agar lebih optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, khususnya di sektor pembangunan.
Dorongan tersebut disampaikan Aristan saat membersamai Komisi III DPRD Sulteng dalam rapat evaluasi yang digelar pada Jumat (09/01/26). Ia menegaskan pentingnya penyusunan program kerja yang terukur, disiplin dalam pelaksanaan, serta responsif terhadap capaian pembangunan dan pengaduan masyarakat.
Menurut Aristan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah rekomendasi DPRD yang belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah pengaduan masyarakat terkait PT Poso Energi yang hingga kini belum memperoleh tindak lanjut, meskipun telah berulang kali dibahas melalui rapat bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Selain itu, DPRD Sulteng juga akan melanjutkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait konflik lahan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Morowali Utara (AMP-MU). RDP lanjutan tersebut direncanakan menghadirkan pihak PT SEI serta para pemangku kepentingan lainnya guna mendorong penyelesaian masalah secara adil dan tuntas.
Konflik lahan antara warga Desa Torete dan PT Raihan Catur Putra (RCP) juga menjadi perhatian serius DPRD. Aristan mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakapolda, Kapolres Morowali, Bupati, dan Wakil Bupati agar permasalahan tersebut segera diselesaikan dengan baik.
“Pihak Polda merespons dengan baik dan menyarankan agar konflik lahan yang terindikasi melanggar hukum segera dilaporkan, sehingga dapat diproses sesuai ketentuan hukum,” ujar Aristan.
Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, Komisi III DPRD Sulteng berencana mengagendakan pertemuan rutin yang lebih intensif setiap pekan, disertai kegiatan monitoring serta kunjungan lapangan terhadap pengaduan masyarakat.
Aristan berharap seluruh rencana kerja yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik di tengah berbagai keterbatasan, sehingga persoalan pembangunan dan permasalahan masyarakat dapat diselesaikan secara efektif dan berkeadilan. (KB/*)
