PARIGI MOUTONG,netiz.id — Aula Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong dipenuhi suasana haru, Senin (29/09/25), saat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, meluncurkan Program Inovasi “Berani Tertib Administrasi Kependudukan”. Acara ini dirangkai dengan sidang isbat nikah massal, yang menjadikan 60 pasangan suami istri resmi diakui secara hukum negara.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, Ketua TP-PKK, unsur Forkopimda, perangkat daerah provinsi dan kabupaten, camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta ratusan masyarakat dan pelajar turut hadir dalam acara ini.
Dalam sambutannya, Wagub Reny menegaskan bahwa program ini lahir dari evaluasi dua bulan terakhir yang menemukan puluhan ribu warga belum memiliki dokumen kependudukan.
“Akibatnya, banyak warga kesulitan mengakses layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Program Berani Tertib Administrasi Kependudukan hadir untuk menjawab masalah ini, dimulai dari Parigi Moutong,” ujar Reny.
Parigi Moutong dipilih sebagai daerah perdana karena baru sekitar 60 persen pasangan menikah yang memiliki dokumen lengkap. Melalui sidang isbat, 60 pasangan kini memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka, sekaligus hak untuk mengakses layanan dasar.
Program ini tidak hanya menitikberatkan pada penerbitan KTP, KK, dan Akta Anak. Warga juga terhubung langsung dengan Program Berani Sehat, yang menjamin biaya pengobatan hingga di luar BPJS, serta Program Berani Cerdas, yang mendukung biaya pendidikan dari jenjang SMK hingga perguruan tinggi.
“Dengan kepastian dokumen, keluarga menjadi lebih kuat, anak-anak terlindungi, dan masa depan lebih sejahtera,” pesan Wagub Reny, disambut tepuk tangan meriah.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menambahkan bahwa program ini akan digulirkan ke seluruh kecamatan.
“KTP, KK, dan KIA sangat penting untuk mengakses layanan publik. Kami terus mendorong pelayanan administrasi yang mudah, cepat, dan efisien agar semua penduduk tercatat dengan data valid,” tegasnya.
Selain sidang isbat, acara juga dirangkai dengan penyerahan simbolis dokumen kependudukan, Kartu JKN, seragam sekolah bagi anak-anak, dan pemberian tablet tambah darah untuk siswi sebagai upaya pencegahan stunting.
Peluncuran inovasi ini menjadi tonggak penting menuju Sulawesi Tengah yang lebih inklusif. Dengan administrasi kependudukan yang tertib, tidak ada lagi warga yang tertinggal hanya karena persoalan dokumen. (KB/*)
