SURABAYA,netiz.id — Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Senin (17/03/25). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi (korkom) terkait pengelolaan infrastruktur jalan serta perencanaan pembangunan daerah.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, H. Zainal Abidin Ishack, didampingi anggota Ir. Musliman MM, Royke W. Kalalo, Drs. H. Suardi, Marten Tibe, Takwin, Fery Budianto, serta pejabat dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng. Mereka diterima langsung oleh Kabid Bina Teknik Dinas PU Bina Marga Jawa Timur, Nety Herawati, di ruang rapat Sekretariat Dinas PU Jatim.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah hal menjadi fokus diskusi, di antaranya terkait metode pemeliharaan rutin dan berkala jalan, kondisi kemantapan jalan di Jawa Timur, serta strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi efisiensi anggaran infrastruktur.
Nety Herawati memaparkan bahwa panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim mencapai 1.671,32 km. Pengelolaan dan pemeliharaan jalan tersebut dilaksanakan oleh 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Jadi, di Jatim ada 11 UPT yang menjadi ujung tombak pengelolaan jalan dan jembatan,” jelas Nety.
Ia juga menambahkan, tingkat kemantapan jalan di Jawa Timur saat ini berada di angka 89,61 persen. Seluruh UPT melaksanakan pemeliharaan rutin menggunakan metode e-Katalog, dengan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan jalan.
Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, PU Bina Marga Jatim turut mengembangkan sistem pelaporan kerusakan jalan secara online dan real-time. Sistem ini memudahkan masyarakat untuk melaporkan kerusakan jalan sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik nasional, provinsi, kabupaten, maupun kota.
“Kami membuka layanan aduan bagi masyarakat agar kerusakan jalan bisa segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Sulteng dalam meningkatkan pengelolaan infrastruktur jalan di Sulawesi Tengah, khususnya dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran serta pelayanan publik berbasis teknologi. (KB/*)
