JAKARTA,netiz.id — Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong optimalisasi peran Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi II ke Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (FTJSL) atau Forum CSR DKI Jakarta, Jumat (01/08/25), di Kantor CSR Toko Daging, Lantai II, Jalan Soepomo, Menteng Dalam, Jakarta.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Sony Tandra, dan diterima langsung oleh Ketua Umum Forum CSR Provinsi DKI Jakarta, Aldi Imam Wibowo, didampingi Sekretaris Jenderal Azis Shajali beserta jajaran pengurus.
Dalam pernyataannya, Sony Tandra menyampaikan keinginan Komisi II untuk mempelajari pola pengelolaan Forum CSR DKI Jakarta, termasuk dasar hukum pembentukannya, struktur organisasi, sumber pendanaan, serta keterlibatan forum dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Komisi II ingin belajar bagaimana Forum CSR bisa sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Kami juga ingin tahu peran strategis forum ini dalam mendukung program prioritas, dan yang terpenting, bagaimana memulainya,” ujar Sony.
Sebagai contoh, Politisi NasDem Sulteng itu menyinggung rencana pembangunan rumah sakit berskala internasional oleh Pemprov Sulteng. Ia mempertanyakan sejauh mana forum CSR bisa dilibatkan sejak tahap perencanaan agar kontribusinya lebih terarah dan maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Aldi Imam Wibowo menjelaskan bahwa Forum CSR DKI Jakarta dibentuk berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya PP No. 47 Tahun 2012, Permensos No. 9 Tahun 2020, dan Pergub DKI Jakarta No. 112 Tahun 2013. Ia menegaskan, forum ini tidak menyalurkan dana, tetapi berperan memfasilitasi, mengakselerasi, dan memberi pertimbangan kepada para pemangku kepentingan dalam penyaluran CSR.
“Forum ini lahir karena sebelumnya banyak dana CSR yang disalurkan secara tidak tepat, bahkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau lembaga tertentu. Dengan adanya forum ini, dana CSR lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Aldi.
Ia menambahkan, Forum CSR dibentuk dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Keanggotaan forum berasal dari perusahaan nasional, BUMD, maupun perusahaan yang berdomisili di wilayah setempat. Forum juga dapat hadir dalam rapat-rapat DPRD untuk memberikan masukan dan menerima informasi kebutuhan pemerintah daerah, asalkan tidak masuk dalam struktur kepengurusan untuk menjaga independensi.
Dalam pertemuan tersebut juga mengemuka pentingnya apresiasi kepada perusahaan yang aktif menyalurkan CSR. Menurut Aldi, banyak perusahaan yang telah berkontribusi besar, namun kurang mendapat penghargaan dari pemerintah daerah.
“Kadang kita lupa memberi apresiasi. Padahal dana yang disalurkan perusahaan itu besar, dan sangat membantu,” tutupnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi II berharap dapat mengadopsi praktik baik dari DKI Jakarta dan membentuk Forum CSR yang kuat di Sulawesi Tengah, sebagai wadah koordinasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (KB/*)
