PALU,netiz.id — Komisi C DPRD Kota Palu bersama Komisi A menggelar pertemuan dengan nelayan Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, untuk membahas penolakan terhadap rencana pembangunan jetty oleh perusahaan tambang PT Muzo dan PT Arasmamulya. Pertemuan berlangsung di Kantor Kelurahan Taipa, Minggu (28/09/25), dan dihadiri perwakilan perusahaan, Lurah Taipa, serta Lurah Mamboro Barat.
Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri atau Wim, yang memimpin jalannya rapat menjelaskan, forum tersebut digelar kembali karena nelayan merasa tidak dilibatkan dalam kunjungan lapangan dewan sebelumnya. “Hari ini kami hadirkan nelayan, perusahaan, lurah Taipa, dan lurah Mamboro Barat agar persoalan bisa dibahas secara terbuka,” kata Wim.
Menurut Politisi Demokrat itu, sebagian besar nelayan masih menunggu kejelasan hasil rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait status izin pertambangan. “Selain kami menyurat, saya juga mendorong nelayan untuk ikut bersurat ke provinsi agar sikap masyarakat lebih jelas,” ujarnya.
Isu utama yang disuarakan nelayan adalah keberadaan rumah perahu yang terancam tergusur akibat pembangunan jetty. Dari 24 nelayan yang hadir, empat di antaranya secara tegas menolak tawaran kompensasi perusahaan karena khawatir kehilangan akses melaut. “Itu hak masyarakat, karena menyangkut sumber pencaharian mereka,” tegas Wim.
Selain itu, nelayan juga menyoroti dampak jangka panjang aktivitas pertambangan terhadap ekosistem laut. “Kami menolak pembangunan jetty, bukan soal besar kecilnya kompensasi, tapi risikonya bagi nelayan,” ujar Ruhman, nelayan asal Taipa.
Nelayan juga meminta perusahaan untuk tidak melakukan pengambilan material di sungai sebelum ada kepastian izin resmi, yang hingga kini masih menjadi sorotan di tingkat provinsi. (KB/WHN)
