PALU,netiz.id – Perjuangan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil bagi daerah penghasil nikel mulai membuahkan hasil. Pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merespons positif usulan tersebut dan meminta Pemprov Sulawesi Tengah menyusun kajian resmi sebagai dasar pembahasan kebijakan DBH di tingkat nasional.
Langkah ini muncul setelah pernyataan Anwar Hafid dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri di Jakarta pada Selasa (29/04/25) menjadi viral. Dalam forum itu, Gubernur Anwar melontarkan kritik keras terhadap ketimpangan DBH yang diterima Sulawesi Tengah, meski provinsi ini menjadi kontributor besar dalam industri nikel nasional.
“Alhamdulillah, tadi pagi saat talk show Berani Ngopi, saya ditelepon oleh Pak Deputi dari Bappenas, lalu bicara langsung dengan Kepala Bappenas. Beliau menyampaikan agar kami segera menyusun kajian resmi untuk dipresentasikan bersama di Jakarta. Ini menjadi langkah awal menuju proporsi DBH yang adil bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid, Kamis (01/05/25).
Menurutnya, perjuangan mendapatkan porsi DBH yang layak bukanlah hal baru. Sejak menjadi Bupati Morowali, ia telah menyuarakan pentingnya pembagian hasil yang proporsional bagi daerah penghasil.
“Kita adalah penghasil devisa negara melalui industri smelter nikel. DBH seharusnya dibagikan proporsional, baik kepada kabupaten penghasil maupun pemerintah provinsi,” tegasnya.
Anwar juga menyoroti pentingnya membedakan antara DBH dan Corporate Social Responsibility (CSR). Ia menjelaskan bahwa DBH langsung masuk ke kas pemerintah daerah dan bisa digunakan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi masa pasca-tambang. Sebaliknya, CSR adalah kewenangan perusahaan dan tidak dapat dikontrol oleh pemerintah.
Perjuangan Anwar mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk aktivis, akademisi, dan warga umum. Diskusi di media sosial dan grup-grup WhatsApp menunjukkan semangat bersama mendukung langkah gubernur.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Sulteng tengah menyiapkan data dan program prioritas yang akan dibiayai melalui DBH, termasuk program unggulan “Berani Cerdas” yang memberikan beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu.
“Sampai hari ini, sekitar 50 ribu warga Sulawesi Tengah telah mendaftarkan diri untuk menerima beasiswa ini,” kata Anwar.
Ia berharap dukungan Bappenas dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan kebijakan nasional yang lebih adil terhadap daerah penghasil tambang. “Kami butuh kekuatan fiskal dari DBH untuk mendukung program-program Presiden dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
