Menu

Mode Gelap

Daerah · 19 Jul 2025

Bupati Morut Temui Menteri Maruarar, Bahas Hunian Murah untuk Warga Morut


					Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi (kanan), saat bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (kiri), di Jakarta, Rabu malam (16/07/25), membahas percepatan program rumah subsidi untuk ASN, buruh, dan nelayan. FOTO: istimewa Perbesar

Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi (kanan), saat bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (kiri), di Jakarta, Rabu malam (16/07/25), membahas percepatan program rumah subsidi untuk ASN, buruh, dan nelayan. FOTO: istimewa

JAKARTA,netiz.id — Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta, Rabu malam (16/07/25), untuk membahas percepatan pembangunan hunian murah bagi di wilayahnya.

Pertemuan tersebut difokuskan pada usulan percepatan program perumahan subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). menegaskan kesiapan Morowali Utara untuk menjadi daerah percontohan program tersebut.

“Morowali Utara memiliki kebutuhan hunian yang tinggi, terutama bagi , buruh industri, dan nelayan. Kami siap mendukung penuh jika pemerintah pusat mengalokasikan program rumah subsidi di daerah kami,” ujar Delis usai pertemuan.

Keesokan harinya, Kamis (17/07/25), Bupati Delis melanjutkan agenda dengan mendatangi Kantor BP Tapera. Ia bersama Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, dan Bupati Poso, Verna Inkiriwang. Mereka disambut langsung oleh Direktur Utama BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Dalam pertemuan itu, dibahas lebih lanjut mekanisme pelaksanaan program KPR FLPP serta kesiapan daerah dalam menyediakan lahan dan data calon penerima manfaat. Pemerintah Utara menyatakan siap menindaklanjuti dengan segera.

“Dukungan dari kementerian dan BP Tapera sangat positif. Dalam waktu dekat tim teknis mereka akan turun langsung ke Morowali Utara untuk verifikasi lapangan,” kata Delis.

Program KPR FLPP merupakan salah satu skema pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk ASN, TNI/Polri, buruh, nelayan, serta pekerja sektor informal. Hingga pertengahan Juli , BP Tapera mencatat realisasi pembangunan rumah subsidi telah mencapai 129.774 unit secara nasional.

Selain mendorong program KPR bersubsidi, Pemkab Morut juga mengusulkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu, sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup warga.

Langkah proaktif ini menunjukkan Pemkab Morowali Utara dalam mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (KB/*)

Artikel ini telah dibaca 42 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Lebih 100 KK Terdampak, Pemprov Sulteng Lakukan Penanganan Darurat Banjir–Longsor di Donggala

12 Januari 2026 - 21:18

Banjir Donggala

PKS Turun Gunung, Rumah Warga Desa Wani Kembali Kinclong

12 Januari 2026 - 21:00

Relawan PKS Banjir DOnggala

Bupati Donggala Tinjau Lokasi Banjir, Enam Kecamatan Berstatus Tanggap Darurat

12 Januari 2026 - 20:28

Banjir Donggala

Banjir dan Longsor Terjang Wani, Pemprov Sulteng Turunkan Alat Berat dan Dirikan Posko Darurat

12 Januari 2026 - 20:11

Banjir Donggala

Komisi I DPRD Sulteng–KPID Duduk Bersama, Fokus Pengawasan Penyiaran

12 Januari 2026 - 14:05

DPRD SULTENG

DPRD Sulteng Dukung Penguatan Sinergi TNI AL melalui Kunjungan Kerja Komandan Komando

12 Januari 2026 - 13:46

DPRD SULTENG
Trending di Daerah