YOGYAKARTA,netiz.id — Infeksi HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan global dan nasional, tak terkecuali di Kota Yogyakarta. Dalam pencegahan dan penanganannya, Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi penderita HIV/AIDS.
Hingga bulan September 2023, terdapat 83 kasus baru HIV/AIDS di Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut kemungkinan bisa bertambah. Pada tahun 2022, terdapat 114 penderita HIV/AIDS di Kota Yogyakarta. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, saat jumpa pers, Rabu (22/11/23).red
Sementara itu, Yayasan Vesta Indonesia menyampaikan bahwa terdapat 1.644 kasus HIV/AIDS pada tahun 2023. Menurut Ketua Yayasan Vesta Indonesia, Joko Hadi Purnomo, diperlukan aksi kolaboratif untuk satuan tugas dalam penanganan HIV/AIDS.
“Permasalahan HIV/AIDS adalah persoalan kompleks yang tidak terbatas pada aspek kesehatan semata, seperti halnya fenomena gunung es (iceberg phenomenon). Bila dilihat secara komprehensif, HIV/AIDS berkelindan dengan persoalan sosial (stigma dan diskriminasi), ekonomi (sulitnya akses pekerjaan bagi Orang Dengan HIV/AIDS akibat stigma dan diskriminasi), gaya hidup, dan lain sebagainya,” kata Joko Hadi Purnomo didampingi Technical Officer, Kafa dan Advokasi Officer, Ana, saat menerima undangan diskusi bersama Balon Wawako Yogyakarta, Dr. (Can) Ariyanto, SE.MM., Minggu (26/05/24) di Bakpia Jogkem Alkid, Yogyakarta.
Kendati demikian, menurut Joko, cara pandang pemerintah menjadi kaku, sempit, dan statis. Sehingga, persoalan HIV/AIDS hanya dianggap sebagai tanggung jawab dan kewenangan bidang kesehatan, dan hanya terfokus pada mitigasi penanggulangan aspek hilir, yakni penyediaan layanan kesehatan (tes), sosialisasi, pengobatan, dan lain sebagainya.
“Dalam konteks di Kota Yogyakarta, langkah praktis dan kolaboratif perlu digaungkan dalam bingkai kolaborasi yang setara. Oleh karena itu, penting membentuk sebuah Satgas penjangkauan berbasis komunitas dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS),” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ariyanto meminta semua pihak untuk bersatu dalam penyelesaian masalah HIV/AIDS. Tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan, tetapi berbagai elemen masyarakat hingga masyarakat itu sendiri harus berkolaborasi dalam penanganannya.
“Pemerintah harus menggandeng semua pihak. Ini adalah persoalan kesehatan. Termasuk pelaku pariwisata, jangan sampai industri pariwisata kita meningkat seiring dengan ancaman HIV/AIDS ini,” kata Ariyanto yang didampingi Tim Aksi Politik (TAP), Ari Kusharyono.
Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, dibutuhkan peran serta dari semua pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap ancaman HIV/AIDS. Selain melakukan sosialisasi, orang tua memiliki peran penting agar generasi milenial yang dominan di Yogyakarta bisa terlindungi.
“Berbagai event diadakan di sini, tentunya lalu lintas orang padat. Hal itu rentan dengan perkembangan HIV/AIDS, karena itu berbagai upaya harus dilakukan. Sehingga anak-anak bisa mawas diri, begitu juga orang tua, dan pihak terkait,” jelas Ariyanto.
Ariyanto mengajak masyarakat untuk tidak mendiskriminasi penderita HIV/AIDS. Dengan begitu, para penderita mendapatkan dukungan dan semangat untuk hidup dan berobat, sehingga bisa beraktivitas seperti orang lain pada umumnya.
“Saya berharap tidak ada diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Dengan begitu mereka akan patuh terhadap pengobatan, memiliki semangat tinggi, dan ini perlu dukungan dari berbagai pihak, khususnya di lingkungan eksternal mereka,” sambungnya.
Ariyanto menambahkan, ancaman HIV/AIDS tidak boleh merusak generasi yang akan memimpin Indonesia pada masa mendatang.
“Pada 2035 mendatang, Indonesia akan memiliki bonus demografi dengan usia produktif lebih dari 60 persen. Jika tidak dipersiapkan, maka akan menjadi masalah. Generasi produktif yang bermasalah akan merugikan kita,” tutup Ariyanto. (Wira)
