YOGYAKARTA,netiz.id — Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, menegaskan bahwa penguatan citra institusi tidak bisa hanya mengandalkan strategi komunikasi formal. Menurutnya, citra lembaga justru terbentuk dari pengalaman nyata masyarakat sebagai penerima layanan.
Hal itu disampaikan Shamy Ardian saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN yang digelar di Kota Yogyakarta, Selasa (23/12/25).
“Strategi komunikasi yang paling efektif bukanlah afirmasi dari kita sebagai pemberi layanan, tetapi bagaimana masyarakat menceritakan sendiri kebaikan layanan yang mereka rasakan kepada lingkungan sekitarnya,” ujar Shamy Ardian.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan interaksi publik di media sosial, respons masyarakat terhadap konten kementerian masih cenderung didominasi sentimen negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan komunikasi publik tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengelolaan isu di tingkat pusat.
Dalam konteks tersebut, Biro Humas dan Protokol memiliki peran strategis dalam merumuskan pendekatan komunikasi serta mengelola dampak pemberitaan. Namun demikian, Shamy menegaskan bahwa fondasi utama citra kementerian tetap bertumpu pada kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
“Sehebat apa pun strategi komunikasi yang kita bangun, jika pelayanan di lapangan belum dirasakan baik, maka narasi positif sulit tumbuh,” jelasnya.
Di hadapan jajaran Sekretariat Jenderal serta para Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN dari berbagai daerah di Indonesia yang mengikuti Rakernis tersebut, Shamy menekankan pentingnya perubahan nyata dalam pola dan kualitas pelayanan publik. Ia meyakini, peningkatan kualitas layanan akan melahirkan testimoni positif yang menyebar secara organik di tengah masyarakat.
Ke depan, Biro Humas dan Protokol ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan komunikasi publik, termasuk media sosial. Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik sejalan dengan realitas pelayanan di lapangan.
“Ketika masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang baik, citra kementerian akan terbentuk dengan sendirinya. Itulah narasi paling kuat dan paling dipercaya publik,” pungkas Shamy Ardian. (KB/*)
