Menu

Mode Gelap

Nasional · 7 Des 2025

Menteri ATR/BPN Ingatkan Pengembang Jangan Bangun Perumahan di Lahan Sawah


					Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN menyampaikan arahan kepada peserta dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Realestat Indonesia (REI) 2025 di Jakarta, Kamis (04/12/25). FOTO: istimewa Perbesar

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN menyampaikan arahan kepada peserta dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Realestat Indonesia (REI) 2025 di Jakarta, Kamis (04/12/25). FOTO: istimewa

,netiz.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala (ATR/BPN), , mengingatkan para pelaku industri perumahan agar tidak sembarangan dalam melakukan pengadaan tanah, khususnya dengan mengalihfungsikan lahan untuk perumahan. Hal itu dinilai dapat mengancam ketahanan pangan nasional di masa depan.

Penegasan tersebut disampaikan Nusron saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Realestat (REI) yang di kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (04/12/25), dan dihadiri ratusan pengembang dari seluruh Indonesia.

“Saya mengimbau, dalam pengadaan tanah untuk perumahan sebisa mungkin tidak membeli sawah, terutama yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” tegas Nusron di hadapan peserta Rakernas.

Menurutnya, perlindungan lahan pertanian merupakan kebijakan strategis nasional yang tidak bisa ditawar. Pemerintah, kata dia, telah memberikan mandat yang jelas melalui undang-undang dan keputusan kabinet agar sawah tidak dialihfungsikan demi menjaga ketersediaan pangan bagi generasi mendatang.

“Kami diberi mandat bahwa sawah tidak boleh dialihfungsikan. Kenapa? Karena ini menyangkut masa depan bangsa dan kepentingan generasi berikutnya,” ujar Nusron kepada Ketua Umum REI Joko Suranto dan jajaran pengurus yang hadir.

Nusron juga mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius berupa penyusutan luas lahan sawah setiap tahun. Berdasarkan data (BPS) tahun , penyusutan tersebut mencapai 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun, atau setara dengan 165 hingga 220 hektare per hari.

Ia memperingatkan, jika kondisi ini tidak dikendalikan secara serius, maka akan berdampak besar terhadap ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan pembangunan di berbagai sektor.

“Kami ingin menciptakan keseimbangan antara pangan, industri, energi, dan perumahan. Semuanya harus berjalan beriringan dan saling menguatkan, bukan saling mengorbankan,” pungkasnya.

Rakernas REI 2025 sendiri mengusung tema “Propertinomic 2.0: Mengatasi Hambatan dan Percepatan Program Tiga Juta Rumah”, yang menjadi forum strategis bagi pengembang dan pemerintah dalam menyelaraskan pembangunan sektor perumahan dengan agenda nasional. (KB/*)

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Wamen ATR/BPN: Sekolah Rakyat Bukti Negara Hadir untuk Anak Indonesia

14 Januari 2026 - 05:42

Wamen Ossy Dermawan

328 Ribu Hektare Lahan Swasembada di Papua Selatan Kantongi SK ATR/BPN

14 Januari 2026 - 05:36

Nusron Wahid

80 Persen Tanah Terdaftar, ATR/BPN Perkuat Pengawasan PPAT Lewat Pelantikan MPPP dan MPPW

13 Januari 2026 - 10:07

ATR BPN RI

Dorong Layanan Cepat dan Bersih, Wamen ATR Tinjau Kantor Pertanahan Mempawah

13 Januari 2026 - 06:30

Wamen Ossy Dermawan

Dari Konflik ke Kolaborasi, Desa Soso Bangkit Lewat Reforma Agraria

6 Januari 2026 - 06:00

ATR BPN RI

PELATARAN Jadi Solusi Warga Sibuk, Urus Tanah di Akhir Pekan Makin Mudah

6 Januari 2026 - 05:53

ATR BPN RI
Trending di Nasional