MOROWALI,netiz.id — Dugaan beroperasinya bandara ilegal di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sejak 2019 memunculkan kecaman dan tanda tanya besar mengenai lemahnya pengawasan negara di area industri strategis tersebut. Bandara yang berada di lingkungan perusahaan tambang dan pengolahan nikel itu disebut telah beroperasi selama enam tahun tanpa kehadiran petugas bea cukai maupun imigrasi.
Sekretaris Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, menilai situasi ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan administratif negara. Ia menyebut aktivitas penerbangan di kawasan dengan nilai ekonomis dan strategis tinggi seharusnya berada dalam kendali penuh pemerintah.
“Bandara itu beroperasi sejak 2019. IMIP sendiri berdiri sejak 2010 dan berkembang pesat pada era Presiden Jokowi. Namun selama bertahun-tahun, tidak ada aparatur negara yang mengawasi aktivitas penerbangan di sana,” kata Edna dalam keterangannya.
Menurut dia, absennya aparat resmi seperti Pemerintah Daerah, Kementerian ESDM, Bea Cukai, hingga Imigrasi menimbulkan berbagai pertanyaan. “Kenapa tidak ada yang masuk? Apakah ada tekanan tertentu? Atau ada kepentingan yang membuat kawasan itu seolah dibiarkan berjalan sendiri?” ujarnya.
Edna menjelaskan, ketiadaan petugas bea cukai dan imigrasi mengindikasikan adanya “ruang bebas” yang tidak terpantau negara. Informasi serupa juga, kata dia, disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam forum resmi terkait keamanan nasional.
“Pak Menhan menyampaikan bahwa di kawasan itu tidak ada bea cukai dan imigrasi. Dan beliau menegaskan, tidak boleh ada negara di dalam negara,” tambahnya.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan berbagai ancaman, mulai dari penyelundupan barang, pelanggaran keimigrasian, hingga potensi ancaman keamanan yang tidak terdeteksi. Ia menilai pemerintah harus segera menutup celah regulasi dan memperkuat kontrol terhadap aktivitas logistik di wilayah industri Morowali.
“Harus ada tindakan cepat. Minimal, petugas bea cukai dan imigrasi ditempatkan di sana. Itu bentuk pengawasan paling dasar yang seharusnya sudah ada sejak awal,” tegasnya.
Bandara IMIP sebelumnya mulai beroperasi setelah diresmikan Presiden Joko Widodo di kawasan industri PT IMIP, Sulawesi Tengah. Pada periode itu, Morowali masih dipimpin Bupati Taslim, paman dari Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali, yang kala itu menjabat Anggota Komisi III DPR RI.
PT IMIP merupakan konsorsium yang terdiri dari Shanghai Decent Investment Group, PT Sulawesi Mining Investment, dan PT Bintang Delapan Investama. Kawasan industri tersebut lahir dari kerja sama antara Bintang Delapan Group (Indonesia) dan Tsingshan Steel Group (Tiongkok). (KB/*)
