PALU,netiz.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tancap gas memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido memimpin rapat tindak lanjut pemenuhan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) bersama Inspektorat Provinsi di ruang kerjanya, Senin (27/10/25).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov dalam meningkatkan capaian indikator pencegahan korupsi yang diawasi langsung KPK dan Kementerian Dalam Negeri. Seluruh perangkat daerah diminta memperkuat pengawasan internal, memperbaiki tata kelola administrasi, serta memastikan informasi dan data yang disajikan akurat.
“Pencegahan korupsi tidak hanya soal kedisiplinan aparatur. Kepatuhan administrasi dan ketepatan data adalah kunci agar kinerja kita dapat dipercaya publik,” tegas Reny dalam arahannya.
Wagub menekankan komitmen Pemprov menjalankan gerakan “Berani Integritas” sebagai simbol tekad menghadirkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia meminta setiap OPD selalu siap menghadapi pemeriksaan dan audit, sehingga tidak ada lagi persoalan administrasi yang menghambat kinerja.
“Kita ingin Sulawesi Tengah memiliki budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab. Seluruh jajaran harus berani transparan dalam setiap proses,” ujarnya.
Rapat juga merumuskan strategi peningkatan skor IPKD, mulai dari memperkuat tata kelola anggaran, percepatan layanan publik berbasis digital, hingga peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan risiko korupsi.
Pemprov ingin memastikan sistem pencegahan korupsi berjalan terukur dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan visi membangun Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan berintegritas, serta dipercaya masyarakat.
Turut hadir dalam rapat tersebut Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah M. Muchlis, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Siti Rahmi Amir Singi, Kepala Bidang Anggaran BPKAD, serta perwakilan perangkat daerah terkait. (KB/*)
