JAKARTA,netiz.id — Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memperkuat fondasi pemerataan kesejahteraan rakyat melalui sektor pertanahan dan tata ruang.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyebut tahun pertama pemerintahan ini sebagai fase konsolidasi menuju transformasi besar-besaran. Menurutnya, seluruh program yang dijalankan kementerian kini diarahkan untuk memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja memastikan tanah dan ruang berfungsi untuk kesejahteraan rakyat. Setahun ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial,” ujar Ossy, Senin (20/10/25).
Salah satu program andalan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menunjukkan capaian luar biasa. Hingga Oktober 2025, sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta bidang di antaranya bersertipikat. Dalam satu tahun terakhir saja, pendaftaran mencapai 4 juta bidang, menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp1.021,95 triliun.
Transformasi digital juga menjadi tonggak penting. Kementerian ATR/BPN kini telah menerbitkan 6,1 juta Sertipikat Elektronik, melonjak drastis dibandingkan 639 ribu pada tahun sebelumnya. “Digitalisasi membuka jalan bagi layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Ossy.
Tak hanya urusan legalitas tanah, kementerian juga memperkuat perlindungan tanah wakaf dan aset sosial keagamaan. Sebanyak 278.689 bidang tanah wakaf dengan luas 26.865 hektare telah terdaftar, meningkat lebih dari 16 ribu bidang dalam setahun terakhir.
Sementara itu, Reforma Agraria terus dijalankan sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah dengan luas 879 ribu hektare telah didistribusikan untuk 11.576 kepala keluarga di berbagai daerah.
Di bidang penegakan hukum, ATR/BPN juga menorehkan hasil nyata. Sepanjang 2025, sebanyak 3.019 kasus pertanahan berhasil diselesaikan. Penindakan terhadap mafia tanah pun kian tegas dengan 140 pelaku telah diproses hukum, dan 130,7 juta meter persegi tanah senilai Rp9,4 triliun berhasil diselamatkan.
“Satu tahun ini adalah fondasi menuju tata kelola pertanahan modern, berkeadilan, dan berorientasi hasil. Kami membangun sistem dan budaya kerja yang berpihak pada pelayanan publik,” pungkas Ossy Dermawan. (KB/*)
