PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (07/05/25). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Sulteng.
Rombongan Komisi II DPR RI dipimpin Ketua Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Ketua Dede Yusuf, serta diikuti oleh sejumlah anggota lintas fraksi seperti Longki Djanggola, Giri Ramanda, Shyntia Sandra Kusuma, hingga Taufan Pawe. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyebut pertemuan ini sebagai momen istimewa karena menjadi kunjungan pertama DPR RI sejak ia menjabat sebagai gubernur. Ia juga menegaskan komitmennya dalam mendorong efisiensi anggaran untuk mendukung dua program prioritas daerah, yakni Berani Cerdas dan Berani Sehat.
“Program Berani Cerdas telah menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK/SLB negeri, sementara Berani Sehat mencakup layanan kesehatan melalui UHC yang telah menjangkau 80 persen penduduk,” ujar Anwar.
Anwar juga memaparkan tantangan infrastruktur dasar, termasuk masih adanya 89 desa yang belum teraliri listrik dan 606 desa tanpa akses telekomunikasi. Pemprov, kata dia, telah meluncurkan program Berani Menyala untuk mendorong pemerataan elektrifikasi dan konektivitas.
Selain itu, sektor pertanian dan perikanan turut menjadi perhatian, melalui program Brigade Pertanian dan bantuan alat tangkap skala besar bagi nelayan. Ia juga mengusulkan kebijakan satu harga bahan pokok guna menekan kesenjangan harga antardaerah.
“Bayangkan, harga LPG di beberapa daerah bisa tembus Rp70.000, padahal HET-nya hanya Rp20.000. Ini perlu intervensi,” tegasnya.
Menutup pemaparannya, Gubernur menyampaikan pembentukan Satgas Khusus untuk menyelesaikan konflik agraria, serta mendorong reformasi birokrasi melalui pelimpahan kewenangan teknis ke Kanreg BKN di daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyoroti peran vital BUMD dan BLUD dalam mendorong ekonomi lokal di tengah terbatasnya fiskal daerah. Ia menyebut, lebih dari 70 persen BUMD di Sulteng dalam kondisi tidak sehat.
“Ini bukan hanya soal manajemen, tapi soal keberanian diversifikasi usaha dan perbaikan struktur pembiayaan. Bahkan sektor jasa air saja belum tergarap optimal,” ujar Rifky.
Ia menambahkan, Komisi II tengah mendorong terbitnya Permendagri baru terkait pembinaan dan pengawasan BUMD, agar lembaga tersebut tidak dijadikan tempat balas budi politik, melainkan dikelola secara profesional dan profitabel.
“Kuncinya ada pada transformasi. Apakah para tokoh politik bisa menjadi manajer BUMD yang profesional dan berorientasi hasil? Itu yang harus kita kawal bersama,” pungkas Rifky. (*)
