YOGYAKARTA,netiz.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa tata usaha memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran layanan publik dan penguatan akuntabilitas organisasi. Penegasan tersebut disampaikannya saat menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sekretariat Jenderal di Yogyakarta, Selasa (23/12/25).
Menurut Dalu Agung, tata usaha tidak cukup hanya berfokus pada pengelolaan administrasi. Ia mendorong jajaran tata usaha untuk turut memahami substansi teknis pekerjaan agar mampu mengambil keputusan yang tepat dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi.
“Tata usaha bukan hanya mengelola administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kerja teknis dan layanan publik. Saat mengelola anggaran, sumber daya manusia, dan aset, pemahaman terhadap substansi kegiatan menjadi kunci agar keputusan yang diambil benar-benar menopang kinerja organisasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengelolaan anggaran dapat menjadi pintu masuk bagi tata usaha untuk memahami proses teknis di lapangan. Dengan memahami tahapan kegiatan dan output yang dihasilkan, tata usaha dapat memastikan perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran berjalan sejalan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
Dalu Agung juga menekankan pentingnya dialog kinerja antara tata usaha dengan pimpinan unit kerja serta pejabat teknis. Melalui dialog tersebut, berbagai kendala dalam pelayanan dapat diidentifikasi sejak dini sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
“Ketika terjadi hambatan layanan, tata usaha harus mampu membaca akar persoalannya, apakah berkaitan dengan SDM, anggaran, atau sarana pendukung. Dengan begitu, solusi yang diambil akan lebih tepat dan berdampak langsung pada perbaikan layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam rangkaian penutupan Rakernis, turut dibacakan hasil rumusan kegiatan yang disampaikan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Kartika Sari. Rumusan tersebut memuat sejumlah poin strategis sebagai acuan penguatan kinerja Sekretariat Jenderal ke depan, termasuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran, penguatan kapasitas SDM, serta optimalisasi peran tata usaha dalam mendukung layanan teknis.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan penghargaan kepada satuan kerja dan individu berprestasi atas capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori strategis, mulai dari pengelolaan aset dan anggaran, pelayanan publik, manajemen risiko, hingga komunikasi dan pengelolaan pengaduan.
Rakernis Sekretariat Jenderal yang berlangsung pada 22–24 Desember 2025 tersebut dihadiri jajaran Kepala Bagian Tata Usaha dari 34 Kantor Wilayah BPN di seluruh Indonesia. Sejumlah staf ahli serta pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN turut hadir dalam kegiatan tersebut. (KB/*)
