JAKARTA,netiz.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menegaskan perannya dalam mendorong perekonomian Indonesia melalui pendaftaran tanah dan layanan pertanahan. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, hingga 2024, kontribusi sektor pertanahan terhadap penerimaan negara telah mencapai Rp576 triliun, dari BPHTB, PNBP, Pajak Penghasilan, hingga Hak Tanggungan. Tahun ini, nilainya diperkirakan akan meningkat lebih tinggi.
“Dampak dari kegiatan pertanahan ini diharapkan langsung dirasakan masyarakat,” ujar Menteri Nusron saat Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu (24/09/25).
Menteri Nusron menekankan bahwa kepastian hukum atas tanah memberi manfaat nyata bagi rakyat. Petani bisa lebih mudah mengakses kredit untuk kebutuhan produksi, pelaku UMKM dapat menjadikan tanah sebagai agunan untuk mengembangkan usaha, dan keluarga kecil memiliki dasar yang kuat untuk merencanakan masa depan anak-anak mereka.
Selain memberikan kepastian hukum, kerja Kementerian ATR/BPN juga memperkokoh fondasi ekonomi bangsa. Bertepatan dengan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Menteri Nusron menegaskan bahwa tanah dan ruang bukan sekadar aset, tetapi sumber kehidupan, keadilan, dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Dari tanah yang terdaftar tumbuh kepastian hukum, dari sawah yang terlindungi lahir ketahanan pangan, dan dari ruang yang tertata muncul peluang usaha dan investasi,” pungkasnya. (KB/*)
