JAKARTA,netiz.id — Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi ajang refleksi penting bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Para pemimpin lintas periode sepakat bahwa pelayanan pertanahan harus semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan percepatan pelayanan adalah kunci nyata kehadiran negara di tengah rakyat. Ia bahkan menyinggung budaya birokrasi lama yang kerap berbelit-belit.
“Jargon kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat harus ditinggalkan. Kita balik, kalau bisa dipercepat kenapa harus lambat,” tegas Nusron dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Rabu (24/09/25).
Menurutnya, beban kerja ATR/BPN ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, perubahan pola kerja menjadi keharusan. “Semoga kita makin dekat dengan rakyat dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang sempat memimpin ATR/BPN pada 2024, menekankan pentingnya kepastian hukum atas tanah di seluruh Indonesia.
“Kita ingin seluruh wilayah Indonesia didata dengan baik, dipetakan jelas, dan pada saatnya disertipikatkan. Kepastian hukum atas tanah bukan hanya jaminan ekonomi, tetapi juga sosial, bahkan kehormatan,” ujar AHY.
Ia juga mengapresiasi kinerja ATR/BPN dalam membangun kolaborasi. “Semoga kebersamaan ini terus terjaga di tengah dinamika politik dan sosial. ATR/BPN harus semakin jaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,” imbuhnya.
Apresiasi serupa datang dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019–2022, Surya Tjandra. Ia menekankan pentingnya memperjuangkan penguatan kelembagaan ATR/BPN, baik dari sisi politik maupun anggaran.
“Kementerian ini pantas diperjuangkan. Semoga mimpi-mimpi besar kelembagaan bisa terwujud. Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang,” pungkasnya. (KB/*)
