Menu

Mode Gelap

Daerah · 20 Nov 2025

Warga Karaupa Curhat ke Waket II DPRD Sulteng: Lahan Belum Dibayar hingga Harga LPG Melonjak


					Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menyampaikan penjelasan kepada warga saat menggelar reses di Desa Karaupa, Kabupaten Morowali, Senin (17/11/25). FOTO: istimewa Perbesar

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menyampaikan penjelasan kepada warga saat menggelar reses di Desa Karaupa, Kabupaten Morowali, Senin (17/11/25). FOTO: istimewa

MOROWALI,netiz.id Desa Karaupa, Kecamatan Bumi Raya, menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada Wakil , , saat pelaksanaan reses pada Senin (17/11/). Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, memanfaatkan momen untuk menyuarakan keluhan yang selama ini belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah.

Salah satu persoalan utama yang disampaikan adalah pembebasan lahan seluas 10 hektare milik 21 warga yang hingga kini belum dibayarkan. Masalah yang berlarut-larut ini membuat masyarakat mempertanyakan pemerintah dalam menuntaskan persoalan pembangunan di wilayah mereka.

Selain isu lahan, warga juga mengeluhkan belum optimalnya pemasaran produk PKK, sehingga mereka berharap adanya dukungan peralatan penunjang seperti alat sauna dan perangkat pengeras suara untuk memperkuat kegiatan di desa.

Masalah pembebasan lahan bandara turut mencuat dalam dialog tersebut. Warga meminta kejelasan terkait proses ganti rugi agar pembangunan tidak merugikan masyarakat. Mereka juga mengusulkan perbaikan lapangan sepak bola dan pembangunan pagar sebagai bagian dari kebutuhan infrastruktur desa.

Tak hanya itu, masyarakat Desa Karaupa juga berharap dukungan pembangunan dan perbaikan fasilitas , termasuk penyediaan tempat wudhu dan perbaikan teras masjid. Mereka turut meminta seragam batik untuk pengurus masjid sebagai bentuk penguatan kegiatan keagamaan.

Keluhan terkait tingginya harga LPG 3 kilogram dalam beberapa bulan terakhir juga menjadi perhatian warga. Mereka berharap pemerintah provinsi mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar beban masyarakat tidak semakin berat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil , Syarifudin Hafid, menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dibawa ke pembahasan provinsi. Ia berkomitmen memperjuangkan kepentingan warga Karaupa dan memastikan persoalan yang berlarut-larut dapat segera menemukan jalan keluar.

“Masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian. Semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami kawal,” tegas Syarifudin.

Politisi Sulteng itu berharap sinergi pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menghambat pembangunan di Karaupa. (KB/*)

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Lebih 100 KK Terdampak, Pemprov Sulteng Lakukan Penanganan Darurat Banjir–Longsor di Donggala

12 Januari 2026 - 21:18

Banjir Donggala

PKS Turun Gunung, Rumah Warga Desa Wani Kembali Kinclong

12 Januari 2026 - 21:00

Relawan PKS Banjir DOnggala

Bupati Donggala Tinjau Lokasi Banjir, Enam Kecamatan Berstatus Tanggap Darurat

12 Januari 2026 - 20:28

Banjir Donggala

Banjir dan Longsor Terjang Wani, Pemprov Sulteng Turunkan Alat Berat dan Dirikan Posko Darurat

12 Januari 2026 - 20:11

Banjir Donggala

Komisi I DPRD Sulteng–KPID Duduk Bersama, Fokus Pengawasan Penyiaran

12 Januari 2026 - 14:05

DPRD SULTENG

DPRD Sulteng Dukung Penguatan Sinergi TNI AL melalui Kunjungan Kerja Komandan Komando

12 Januari 2026 - 13:46

DPRD SULTENG
Trending di Daerah