PALU,netiz.id – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, hadir dalam pelatihan penguatan ketangguhan keluarga bagi organisasi perempuan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah pada Kamis (29/05/25). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya mendorong peran organisasi perempuan dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan di tengah beragam tantangan sosial, ekonomi, dan budaya.
Aristan yang hadir memenuhi undangan Kepala Bidang Kualitas Perempuan dan Kualitas Keluarga, Irmawati Sahi, mengisi diskusi tentang pentingnya pengarusutamaan gender dan peningkatan kapasitas perempuan agar dapat lebih berperan dalam pengambilan keputusan di keluarga dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Politisi NasDem Sulteng itu menegaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Namun, banyak persoalan yang dihadapi keluarga masa kini, mulai dari pengasuhan anak, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan gender, hingga lemahnya ketahanan sosial dan ekonomi keluarga.
“Organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketangguhan keluarga. Oleh karena itu, kami mendorong agar organisasi perempuan terlibat aktif dalam peningkatan pengetahuan, kapasitas, dan jejaring kerja demi tercapainya ketahanan keluarga yang kuat,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Aristan menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan fungsi DPRD dalam pembuatan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Saat ini DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tengah membahas rancangan awal RPJMD 2025-2029 dengan harapan isu pengarusutamaan gender dapat terintegrasi dalam dokumen tersebut.
Selain itu, DPRD berencana menggelar reses tematik bersama gerakan perempuan untuk menampung usulan program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, dan peningkatan akses kesehatan dan pendidikan.
Aristan juga menegaskan pentingnya pengawasan bersama organisasi perempuan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, terutama dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kian meningkat.
“Semoga diskusi ini dapat ditindaklanjuti dengan aksi nyata demi kemajuan perempuan dan ketahanan keluarga di Sulawesi Tengah,” tutupnya. (KB/*)
