DONGGALA,netiz.id — Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala mendesak Penjabat (Pj) Bupati Donggala, Moh Rifani, untuk segera mengevaluasi pimpinan serta staf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Donggala. Desakan ini muncul setelah terjadinya penarikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 26 miliar oleh Pemerintah Pusat.
Desakan tersebut disampaikan oleh Halim, juru bicara Fraksi PKS-PAN DPRD Kabupaten Donggala, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (13/08/24) di ruang sidang utama DPRD Donggala.
Halim, yang juga merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) asal Labuan, mengungkapkan kekecewaannya terkait tidak tersalurkannya DAK untuk sektor pendidikan di Donggala. Menurutnya, meskipun rapat tersebut seharusnya fokus pada pembahasan Perubahan RAPBD 2024, namun penting bagi fraksi-fraksi di DPRD untuk menyinggung masalah ini.
“Dalam situasi seperti ini, kami menilai perlu untuk meminta Bupati Donggala agar segera mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait secara tegas dan tepat,” ujar Halim dalam pernyataannya.b
Kegagalan penyaluran DAK ini telah menjadi isu yang ramai diperbincangkan pekan ini, dan menimbulkan kekhawatiran besar terkait kelangsungan program-program pendidikan di Kabupaten Donggala.
“Evaluasi yang diusulkan oleh Fraksi PKS-PAN diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Pun demikian Fraksi NasDem, Gerindra, PDI-P, PKB, Golkar dan Satu Karya Nurani atau Fraksi Gabungan senada dengan pernyataan Fraksi PKS-PAN. (KB)
