JAKARTA,netiz.id — Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menegaskan pentingnya peran legislatif dalam menyusun produk hukum daerah yang benar-benar solutif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (07/08/25), di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.
Workshop yang mengusung tema “Menata Produk Hukum Daerah Menuju Sulawesi Tengah yang Aman dan Tangguh” ini menghadirkan dua narasumber utama dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah serta Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (PPKD) Ditjen Keuangan Daerah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas DPRD dalam pembentukan regulasi yang kuat, adaptif, dan berpihak pada kepentingan publik.
Dalam penyampaiannya, Politisi Demokrat itu menyoroti kecenderungan legislatif daerah yang kerap terjebak pada kuantitas produk hukum semata, tanpa mempertimbangkan urgensinya di lapangan.
“Kita tidak boleh hanya membuat perda demi mengejar target kuantitas. Produk hukum harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, dan mendukung visi daerah yang aman dan tangguh,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan komitmen DPRD untuk terus membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam mendukung program Berani (Bersama Anwar dan Reny), khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan desa.
Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, turut hadir dan memimpin langsung jalannya kegiatan workshop. Turut hadir pula Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua III Ambo Dalle, serta jajaran anggota DPRD dari berbagai komisi.
Dengan terselenggaranya workshop ini, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat landasan hukum yang berkualitas sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. (KB/*)
