PALU,netiz.id — Upaya pemulihan ekonomi nasional terus menjadi prioritas pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (08/05/25).
Rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, termasuk jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, hadir secara daring bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto, Kepala Bapenda, Rifki Anata Mustaqim, serta perwakilan Inspektorat, Fitri Kennedy Mastura.
Dalam arahannya, Mendagri Tito mengingatkan kembali amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memuat kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah serta wakilnya, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program strategis nasional.
Salah satu poin penting dalam Rakor adalah dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) serta evaluasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini berada di angka 4,87 persen. Tito menekankan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi adalah kerja kolektif. Seperti kita bersama-sama mengendalikan inflasi, kali ini kita juga harus bergotong royong mendongkrak pertumbuhan,” ujarnya.
Tito juga memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, daya beli masyarakat serta kelancaran peredaran uang di daerah harus dijaga.
Menariknya, dalam Rakor tersebut, Sulawesi Tengah mendapat apresiasi karena mencatatkan realisasi pendapatan APBD sebesar 26,10 persen, jauh melampaui rata-rata nasional. “Angka itu menunjukkan prestasi dan kinerja. Ini tidak bisa dibantah,” kata Tito.
Meski demikian, Mendagri juga mengingatkan daerah-daerah lain yang belum menunjukkan kinerja optimal untuk segera melakukan evaluasi dan mempercepat pelaporan data strategis seperti realisasi anggaran, pelaksanaan MBG, pertumbuhan ekonomi daerah, serta proses pengadaan barang dan jasa.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, turut memaparkan data terbaru yang menunjukkan Provinsi Sulawesi Tengah berada di peringkat tiga besar sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Triwulan I Tahun 2025. Sulteng mencatat angka pertumbuhan 8,69 persen, hanya kalah dari Maluku Utara dan Papua Barat.
Capaian tersebut, menurut Tito, menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah mampu menghasilkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat optimisme pemulihan nasional ke depan. (*)
