Menu

Mode Gelap

Daerah · 30 Nov 2025

Pansus APBD Kota Palu 2026 Rampungkan Pembahasan, Soroti Proporsionalitas dan Keberpihakan pada Rakyat


					Ketua Panitia Khusus Pembahasan Raperda APBD Kota Palu, Ratna Mayasari Agan, menyampaikan laporan hasil kerja Pansus dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Minggu (30/11/25). FOTO: netiz.id (akib) Perbesar

Ketua Panitia Khusus Pembahasan Raperda APBD Kota Palu, Ratna Mayasari Agan, menyampaikan laporan hasil kerja Pansus dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Minggu (30/11/25). FOTO: netiz.id (akib)

PALU,netiz.id — Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menyampaikan laporan hasil kerjanya dalam Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Minggu (30/11/25). Laporan tersebut disampaikan langsung Ketua Pansus, .

Dalam laporannya, Ratna mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Palu telah menyetujui kerangka Rancangan dengan komposisi pendapatan sebesar Rp1,7 triliun, belanja Rp1,705 triliun, serta pembiayaan Rp1 miliar. Menurutnya, struktur anggaran tersebut menjadi pijakan penyusunan kebijakan daerah pada tahun mendatang.

Politisi PAN Kota Palu itu juga menyoroti alokasi anggaran proporsional senilai Rp1,8 miliar yang didorong untuk dialihkan pada sektor yang lebih prioritas. Anggaran tersebut masing-masing berasal dari Palu Sport Event sebesar Rp1,3 miliar dan pemeliharaan aplikasi Office Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp560 juta.
Dari total anggaran itu, sebesar Rp1 miliar dialokasikan untuk belanja asuransi BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, terdapat pembiayaan untuk pengadaan kendaraan operasional DPRD serta dukungan penyelenggaraan kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (), mengingat Kota Palu telah ditetapkan sebagai tuan rumah Festival Olahraga Nasional (Fornas) .

Lebih lanjut, Pansus mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar melakukan rasionalisasi menyeluruh terhadap angka-angka anggaran. Upaya tersebut dinilai penting guna memastikan proporsionalitas dan efektivitas penggunaan APBD 2026.

“Kami berharap postur APBD yang nantinya ditetapkan melalui Peraturan Daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama pada peningkatan publik dan percepatan pembangunan,” tegas Ratna.

Mengakhiri laporannya, Ratna menyerahkan dokumen hasil pembahasan Pansus kepada pimpinan rapat dan menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh anggota dewan serta pihak eksekutif selama proses pembahasan. (KB)

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Inflasi Sulteng Terkendali di Angka 3,31 Persen, TPID Perkuat Stok Pangan Hadapi Idul Fitri 2026

14 Januari 2026 - 19:32

Wagub Sulteng, Reny Lamadjido

Wagub Sulteng Pimpin Rapat TPID, Siapkan Strategi Kendalikan Inflasi Jelang Ramadan

14 Januari 2026 - 19:15

Wagub Sulteng, Reny Lamadjido

Wakil Ketua Fraksi PKS, Takwin Tinjau dan Bantu Korban Banjir di Desa Wani

14 Januari 2026 - 18:51

Takwin

Relawan PKS Bersihkan Rumah Lansia Korban Banjir di Desa Wani

14 Januari 2026 - 17:52

PKS SULTENG

Komisi I DPRD Sulteng Dorong Penganggaran Honorarium KPID dan KI yang Proporsional

14 Januari 2026 - 12:49

DPRD SULTENG

Korban Banjir Aceh Terima Kiriman 1.000 Paket Abon dari Masyarakat Sulteng

14 Januari 2026 - 12:00

Yakesma Sulteng
Trending di Daerah