Menu

Mode Gelap

Daerah · 30 Nov 2025

Pansus APBD Kota Palu 2026 Rampungkan Pembahasan, Soroti Proporsionalitas dan Keberpihakan pada Rakyat


					Ketua Panitia Khusus Pembahasan Raperda APBD Kota Palu, Ratna Mayasari Agan, menyampaikan laporan hasil kerja Pansus dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Minggu (30/11/25). FOTO: netiz.id (akib) Perbesar

Ketua Panitia Khusus Pembahasan Raperda APBD Kota Palu, Ratna Mayasari Agan, menyampaikan laporan hasil kerja Pansus dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Minggu (30/11/25). FOTO: netiz.id (akib)

,netiz.id — Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun Anggaran resmi menyampaikan laporan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Minggu (30/11/25). Laporan tersebut disampaikan langsung Ketua Pansus, Ratna Mayasari Agan.

Dalam laporannya, Ratna mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Palu telah menyetujui kerangka Rancangan APBD 2026 dengan komposisi pendapatan sebesar Rp1,7 triliun, belanja Rp1,705 triliun, serta pembiayaan Rp1 miliar. Menurutnya, struktur anggaran tersebut menjadi pijakan penyusunan kebijakan pembangunan daerah pada tahun mendatang.

Politisi PAN Kota Palu itu juga menyoroti alokasi anggaran proporsional senilai Rp1,8 miliar yang didorong untuk dialihkan pada sektor yang lebih prioritas. Anggaran tersebut masing-masing berasal dari Palu Sport Event sebesar Rp1,3 miliar dan pemeliharaan aplikasi Office Dinas Komunikasi, , sebesar Rp560 juta.
Dari total anggaran itu, sebesar Rp1 miliar dialokasikan untuk belanja asuransi bagi masyarakat. Selain itu, terdapat pembiayaan untuk pengadaan DPRD serta dukungan penyelenggaraan kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), mengingat Kota Palu telah ditetapkan sebagai Festival Olahraga Nasional (Fornas) .

Lebih lanjut, Pansus mendorong Tim Anggaran (TAPD) agar melakukan rasionalisasi menyeluruh terhadap angka-angka anggaran. Upaya tersebut dinilai penting guna memastikan proporsionalitas dan efektivitas penggunaan APBD 2026.

“Kami berharap postur APBD yang nantinya ditetapkan melalui Peraturan Daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama pada peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan,” tegas Ratna.

Mengakhiri laporannya, Ratna menyerahkan dokumen hasil pembahasan Pansus kepada pimpinan rapat dan menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh anggota dewan serta pihak eksekutif selama proses pembahasan. (KB)

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Komisi I DPRD Sulteng–KPID Duduk Bersama, Fokus Pengawasan Penyiaran

12 Januari 2026 - 14:05

DPRD SULTENG

DPRD Sulteng Dukung Penguatan Sinergi TNI AL melalui Kunjungan Kerja Komandan Komando

12 Januari 2026 - 13:46

DPRD SULTENG

Jembatan Lero Tergerus Banjir, Warga Harap Tindakan Cepat Pemerintah

12 Januari 2026 - 08:57

Jembatan Lero Donggala

Bukit Salena Dilirik Jadi Pusat Paralayang, Anwar Hafid Dorong Peran Anak Muda dan Pariwisata

12 Januari 2026 - 07:09

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid

Empat Desa di Tanantovea Terdampak Banjir, Warga Mengungsi Mandiri

12 Januari 2026 - 07:04

Banjir Tanantovea

Gubernur Anwar Hafid Tinjau Paralayang Bukit Salena, Siap Jadi Ikon Olahraga Dirgantara Sulteng

12 Januari 2026 - 06:24

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid
Trending di Daerah