BANGGAI,netiz.id — Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan koordinasi dan komunikasi dalam daerah di Kabupaten Banggai sebagai upaya memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum. Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Rupatama Kantor Kepolisian Resor (Polres) Banggai, Jumat (31/10/25).
Kunjungan kerja itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Elisa Bunga Allo, didampingi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, serta dihadiri anggota Komisi I lainnya, yakni Samiun L. Agi dan Herry Utusan.
Rombongan diterima langsung oleh Kasat Lantas Polres Banggai AKP I Made Bangus Aditya, Kanit I Reskrim Polres Banggai Iptu Tomy H.K, Kasat Intelkam AKP Usman, dan Kabagren Kompol I Nyoman Sudano.
Dalam pertemuan itu, Ketua Bapemperda DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, menyampaikan sejumlah persoalan daerah yang menjadi perhatian bersama, antara lain terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tindak kejahatan seperti curas dan curanmor, penyalahgunaan narkotika, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Sri Indraningsih, salah satu sumber PAD yang perlu dioptimalkan berasal dari pajak kendaraan bermotor. Namun, maraknya kendaraan bodong dan kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di wilayah tambang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
“Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum dan keamanan, tetapi juga berdampak langsung pada berkurangnya potensi penerimaan pajak daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kunjungan ke Polres Banggai merupakan langkah nyata DPRD untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan aparat kepolisian, guna mewujudkan tata kelola transportasi yang tertib sekaligus meningkatkan PAD daerah.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap ada langkah-langkah konkret dalam penertiban kendaraan yang tidak taat aturan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk patuh terhadap kewajiban pajak daerah. Dengan begitu, hasilnya bukan hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga keadilan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah,” tambahnya.
Selain itu, DPRD Sulteng juga mendorong lahirnya regulasi daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk pengaturan pajak bagi kendaraan roda tiga (bentor) dan kendaraan listrik berdaya besar.
“Kita harus mampu menyesuaikan kebijakan daerah dengan dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan asas keadilan dan keberlanjutan lingkungan,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Elisa Bunga Allo, menambahkan bahwa sinergi antara lembaga legislatif dan kepolisian merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui koordinasi lintas sektor ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan daerah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, termasuk dalam hal penegakan hukum dan pengelolaan transportasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD Sulteng berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola transportasi yang tertib, adil, dan bermartabat, sekaligus memperkuat sumber pendapatan daerah demi kemajuan Sulawesi Tengah. (KB?*)
