Menu

Mode Gelap

Daerah · 11 Okt 2025

DPRD Palu Desak Penertiban Tambang Ilegal Poboya Usai Satu Penambang Tewas


					Anggota DPRD Kota Palu, H Nanang. Photo: ist Perbesar

Anggota DPRD Kota Palu, H Nanang. Photo: ist

PALU,netiz.id — Anggota DPRD Kota Palu, H. , mendesak pemerintah daerah dan untuk segera menertibkan aktivitas tambang di kawasan Poboya. Desakan itu disampaikan menyusul insiden di area tambang Vavolapo, Poboya, Kecamatan Mantikulore, yang menewaskan seorang penambang berinisial HR pada Kamis (09/10/225) malam.

Nanang menilai, kejadian tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi di kawasan tambang ilegal Poboya. Menurutnya, berulangnya insiden yang jiwa menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah itu.

“Sudah berulang kali tambang ilegal memakan korban. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Nanang di Palu, Sabtu (11/10/25).

Politisi (PKB) itu mengungkapkan, ia kerap menerima keluhan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM), area yang juga menjadi lokasi aktivitas tambang ilegal. , kata Nanang, merasa resah terhadap dampak lingkungan dan keselamatan yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut.

“Jangan hanya fokus pada penambang ilegalnya, tapi juga ke CPM. Jangan-jangan mereka turut menikmati hasil dari aktivitas tambang ilegal itu,” tegas Nanang.

Nanang yang dikenal sebagai aktivis pecinta alam menilai, tambang ilegal di Poboya telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dan mengancam kehidupan sosial masyarakat sekitar. Ia menyoroti praktik pertambangan yang tidak mengikuti kaidah keselamatan dan standar lingkungan.

“Tambang emas ilegal merusak tatanan sosial, mencemari alam, dan membahayakan kesehatan manusia karena tidak mengikuti kaidah pertambangan yang benar,” jelasnya.

Legislator asal Dapil Palu Timur–Mantikulore itu menyerukan agar pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan duduk bersama mencari solusi komprehensif. Ia menekankan pentingnya penertiban tambang ilegal tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.

“Saya berharap semua pihak dapat duduk bersama mencari jalan keluar terbaik agar tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya. (KB/*)

Artikel ini telah dibaca 25 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Gubernur Sulteng Jajaki Kerja Sama Strategis dengan ITB, Fokus Beasiswa dan SDM

15 Januari 2026 - 06:25

gubernur sulteng, ANwar Hafid

Inflasi Sulteng Terkendali di Angka 3,31 Persen, TPID Perkuat Stok Pangan Hadapi Idul Fitri 2026

14 Januari 2026 - 19:32

Wagub Sulteng, Reny Lamadjido

Wagub Sulteng Pimpin Rapat TPID, Siapkan Strategi Kendalikan Inflasi Jelang Ramadan

14 Januari 2026 - 19:15

Wagub Sulteng, Reny Lamadjido

Wakil Ketua Fraksi PKS, Takwin Tinjau dan Bantu Korban Banjir di Desa Wani

14 Januari 2026 - 18:51

Takwin

Relawan PKS Bersihkan Rumah Lansia Korban Banjir di Desa Wani

14 Januari 2026 - 17:52

PKS SULTENG

Komisi I DPRD Sulteng Dorong Penganggaran Honorarium KPID dan KI yang Proporsional

14 Januari 2026 - 12:49

DPRD SULTENG
Trending di Daerah