PALU,netiz.id — Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan di tingkat provinsi. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat integrasi kebijakan pusat dengan program pemerintah daerah serta memperkuat keterlibatan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Syarifudin menanggapi instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menargetkan angka kemiskinan ekstrem nasional turun hingga nol persen pada akhir 2026. Ia menyebut Sulawesi Tengah memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi terdepan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah harus menjadi prioritas. Saya melihat sembilan program BERANI yang dicanangkan Gubernur sangat relevan dengan instruksi Presiden. Tinggal bagaimana kita bersinergi agar program tersebut benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya, Senin (09/09/25).
Menurut politisi yang dikenal vokal itu, keberadaan satgas akan membantu merumuskan langkah terpadu, mulai dari penguatan data, koordinasi lintas sektor, hingga strategi pemberdayaan masyarakat. Ia juga mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kelompok masyarakat untuk menyiapkan strategi bersama.
Lebih lanjut, Politisi Demokrat Sulteng itu menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial. Menurutnya, upaya itu harus dibarengi penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan.
“Paradoks ekonomi harus dijawab. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah harus sejalan dengan berkurangnya jumlah masyarakat miskin,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mengawal program prioritas pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar terimplementasi di daerah.
“Semua pihak harus kompak, baik DPRD, pemerintah daerah, maupun masyarakat sipil. Jika kita bersatu, Sulawesi Tengah bisa berada di garda depan dalam menghapus kemiskinan ekstrem,” tutupnya. (KB/*)
