DONGGALA,netiz.id — Anggaran yang telah dialokasikan untuk penanggulangan masalah stunting di Kabupaten Donggala tengah menjadi sorotan. Besarnya anggaran yang mencapai 33 miliar rupiah pada tahun 2022 menimbulkan perhatian, terutama karena capaian penurunan angka stunting di Kabupaten Donggala belum sesuai dengan harapan.
Stunting, masalah kronis akibat kurangnya gizi pada anak-anak, telah menjadi perhatian serius di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Donggala. Meskipun anggaran yang signifikan telah dialokasikan untuk penanggulangan stunting, capaian dalam menurunkan angka stunting di daerah ini masih belum memadai.
Data dari tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Donggala menempati peringkat kedua tertinggi dalam hal angka stunting di Negeri Seribu Megalitikum. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam mengatasi masalah gizi buruk yang memengaruhi pertumbuhan generasi muda di daerah ini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Donggala, Yeni SJ Amir, saat dikonfirmasi oleh media ini pada Kamis kemarin (24/8/23), menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran untuk penanggulangan stunting. Ia juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran demi mencapai hasil yang lebih optimal dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Donggala.
“Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tengah memeriksa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan stunting di Kabupaten Donggala,” ungkapnya.
Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Donggala kembali mengalokasikan dana sebesar 48 miliar rupiah untuk penanggulangan stunting. Namun, meskipun dana yang besar telah dialokasikan, angka stunting di Kabupaten Donggala belum mengalami penurunan yang signifikan hingga triwulan tiga, tepatnya bulan Agustus.
“Pada tahun 2022, Kabupaten Donggala menempati peringkat kedua tertinggi dalam kasus stunting di wilayah Sulawesi Tengah dan mengalami penurunan pada tahun 2023. Namun, penurunannya tidak begitu signifikan,” pungkasnya.
“Kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kendala yang dihadapi oleh OPD terkait sehingga kasus stunting di Donggala masih memprihatinkan, dan kami biarkan Tim BPK memeriksa OPD terkait, kita tunggu hasilnya,” tutup Kepala BPKAD Donggala. (KB)
