PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Selasa (08/07/25), di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng.
Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido, serta para pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan prasasti Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi “Manoro” oleh BPSDMD Provinsi Sulteng.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya integritas sebagai landasan utama tata kelola pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa dari sembilan program unggulan BERANI (Bersama Anwar-Reny), program BERANI Berintegritas menjadi kunci utama dalam mewujudkan delapan program lainnya.
Anwar juga mengungkapkan pengalamannya selama menjabat Bupati Morowali, di mana ia kerap berkonsultasi dengan KPK demi memastikan setiap kebijakan sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan risiko hukum. Ia bahkan menyebut KPK sebagai mitra penguatan pemerintahan.
Lebih lanjut, Anwar menyentil praktik buruk dalam birokrasi, seperti jual beli jabatan dan intervensi dari tim sukses, yang menurutnya harus dihentikan. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik semacam itu, termasuk melibatkan pihak keluarga dalam urusan jabatan.
Mengenai gratifikasi, Gubernur mengingatkan para ASN agar waspada terhadap bentuk-bentuk pemberian yang tampak sepele, namun dapat menjadi celah pelanggaran hukum. Ia mendorong penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap OPD serta peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pelaporan gratifikasi.
Anwar juga menekankan bahwa pendekatan religius perlu menjadi bagian dari budaya integritas ASN, serta pentingnya membangun pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis kepastian.
Di akhir sambutannya, Gubernur berharap kehadiran KPK di Sulawesi Tengah dapat mendorong penguatan sistem pengawasan serta menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani.
“Kita bukan malaikat, tapi jangan juga jadi setan. Selama kita bekerja sesuai aturan dan menjaga integritas, insya Allah kita akan selamat dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tutup Anwar. (KB/*)
