Menu

Mode Gelap

Nasional · 12 Okt 2025

Integrasi NIB dan NOP, Nusron Wahid: Penerimaan Daerah Bisa Naik Tiga Kali Lipat Tanpa Naikkan PBB


					Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid (tengah, berbaju putih), memimpin Rapat Koordinasi bersama kepala daerah se-Sumatra Selatan di Palembang, Kamis (09/10/25). FOTO: istimewa Perbesar

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid (tengah, berbaju putih), memimpin Rapat Koordinasi bersama kepala daerah se-Sumatra Selatan di Palembang, Kamis (09/10/25). FOTO: istimewa

PALEMBANG,netiz.idMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (), , menegaskan komitmennya mendorong percepatan integrasi Nomor Induk Bidang () dan Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai terobosan besar dalam tata kelola pertanahan nasional.

Langkah ini dinilai akan menjadi kunci utama dalam menciptakan single identity untuk setiap bidang di . Dengan begitu, data kepemilikan, luas , serta nilai pajak dapat terverifikasi secara akurat dan langsung terhubung dengan sistem perpajakan daerah.

“Kalau NIB dan NOP dijadikan satu integrasi data antara BPN dan Bapenda, penerimaan daerah bisa tiga kali lipat tanpa menaikkan PBB,” tegas Nusron Wahid saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Sumatra Selatan di Palembang, Kamis (09/10/25).

Menurutnya, selama ini terdapat ketimpangan antara data yang dikelola Kementerian ATR/BPN dengan data di sistem perpajakan daerah. Perbedaan luas lahan yang tercatat sering kali menyebabkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak tergarap maksimal.

Dengan adanya integrasi NIB dan NOP, Nusron optimistis potensi penerimaan pajak daerah akan meningkat signifikan secara adil, transparan, dan berbasis data faktual.

Langkah integrasi tersebut merupakan bagian dari agenda besar transformasi digital pertanahan, di mana Kementerian ATR/BPN tengah mengembangkan sistem data spasial nasional. Sistem itu akan memadukan peta bidang tanah, data pajak, serta kepemilikan , sehingga seluruh informasi dapat dikelola secara terpadu dan efisien.

“Transformasi digital ini bukan sekadar menata administrasi, tapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pertanahan,” ujar Nusron.

Kementerian ATR/BPN menargetkan uji coba integrasi NIB-NOP dimulai di sejumlah daerah prioritas, termasuk Kota Palembang dan wilayah sekitarnya, sebelum diperluas secara nasional.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Nusron berharap kebijakan ini dapat menjadi motor penggerak peningkatan penerimaan PBB tanpa membebani masyarakat. (KB/*)

Artikel ini telah dibaca 31 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

ATR/BPN Lantik Tiga Pejabat, Menteri Nusron Tekankan Rotasi Jabatan

26 Januari 2026 - 06:22

atr bpn ri

MoU ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan Jadi Dasar Penyelesaian Konflik Agraria

25 Januari 2026 - 07:47

Menteri Nusron Wahid

HGU di Lahan TNI AU Dicabut, Negara Selamatkan Aset Rp14,5 Triliun

24 Januari 2026 - 18:13

Menteri Nusron Wahid

Menteri ATR/BPN: Reforma Agraria Dimulai dari Kepastian TORA

24 Januari 2026 - 06:45

menteri nusron wahid

ATR/BPN dan DPR Bahas Penataan Kawasan Perbatasan Negara

23 Januari 2026 - 06:10

Wamen Ossy Dermawan

Menteri ATR/BPN Sebut 4,09 Juta Hektare Kawasan Hutan Berhasil Dikuasai Kembali

23 Januari 2026 - 05:49

Menteri Nusron Wahid
Trending di Nasional