PALU,netiz.id – Seiring dampak negatif lingkungan yang terus terjadi, dorongan untuk pengelolaan tambang dengan mengedepankan asas berkelanjutan di Sulawesi Tengah (Sulteng) semakin dilantangkan. Aktivitas pertambangan yang sering mengabaikan aspek alam dan sosial di wilayah ini menjadi persoalan yang terus berlarut di kalangan masyarakat.
Sulteng, yang kaya akan nikel, kini menghadapi dilema besar: menggali sebanyak mungkin sumber daya alam atau membatasi aktivitas pertambangan demi menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan nikel yang maksimal dinilai mampu meningkatkan perekonomian daerah. Komoditas ini terbukti menjadi salah satu penyumbang ekspor terbesar. Namun, isu lingkungan juga sering disuarakan karena berdampak langsung pada kelangsungan hidup dan masa depan generasi mendatang.
Beberapa kalangan menawarkan solusi agar kedua aspek tersebut bisa terjaga tanpa saling mengorbankan. Hal ini memerlukan keseriusan. Perusahaan tambang dituntut untuk berkomitmen menerapkan pengelolaan yang berkelanjutan.
Head of Communications PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), Suparam Bayu Aji, mengungkapkan bahwa nikel di Indonesia, termasuk di Sulteng, umumnya berjenis laterit. Jenis ini memiliki tantangan besar dalam pengelolaan air. Saat proses penambangan, air di lokasi bisa menjadi keruh dan mencemari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perusahaan tambang harus menggunakan kolam pengendapan untuk menyaring cemaran sebelum air kembali ke lingkungan.”Di Sorowako, kami memiliki 120 kolam pengendapan. Hasilnya bisa dilihat di Danau Matano yang masih jernih hingga saat ini. Metode serupa akan kami terapkan di Morowali, bahkan sebelum aktivitas tambang dimulai,” ungkap Bayu.
Danau Matano, yang menjadi wadah limpasan air tambang, terbukti memiliki kualitas air yang sangat baik. Dari hasil uji laboratorium, total suspended solid (TSS) air danau tersebut lebih rendah dibandingkan air minum kemasan. Kejernihan Danau Matano tetap terjaga dan masih menjadi sumber air minum bagi warga sekitar. Hal ini menunjukkan komitmen PT Vale dalam menerapkan pertambangan berkelanjutan.
Akademisi Ekonomi Universitas Tadulako, Mohammad Ahlis Djirimu, menyatakan bahwa banyaknya pertambangan di Sulteng telah menyebabkan laju deforestasi yang tinggi. Lebih dari 200.000 hektare lahan di wilayah ini dijadikan konsesi untuk pertambangan. Akibatnya, pencemaran air, banjir, dan longsor semakin sering terjadi, mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.
Ahlis menambahkan, meskipun pertambangan nikel memberikan dampak ekonomi yang baik bagi Sulteng, pengelolaannya harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Jika tidak dijaga, dampak negatifnya akan lebih besar di masa depan.
Oleh karena itu, pengelolaan tambang yang berkelanjutan harus diutamakan. Setiap perusahaan tambang harus memastikan adanya penutupan lahan tambang melalui inisiatif seperti reklamasi dan rehabilitasi. Koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting untuk mengelola pertambangan dengan bijaksana.
“Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan ketat agar pertambangan di Sulteng dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ahlis. (*)
