PALU,netiz.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mengadakan rapat paripurna yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Rabu kemarin (5/7/23)
Rapat tersebut dihadiri oleh sembilan fraksi, termasuk Fraksi Gerindra, PKB, dan Golkar, yang secara umum menyetujui laporan pertanggungjawaban tersebut.
Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi memberikan pandangan dan saran untuk perbaikan di masa depan. Fraksi PDI Perjuangan melalui Jopie Kakung mengusulkan agar pemerintah Kota Palu menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulteng terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, fraksi PDI Perjuangan juga mengungkapkan pentingnya peningkatan pendapatan daerah. Meskipun realisasi anggaran mencapai 110% atau sekitar 297 miliar, fraksi tersebut menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa potensi pendapatan tersebut belum dimaksimalkan oleh pemerintah kota.
Di sisi lain, fraksi Partai Demokrat melalui Reski Ramadhani menekankan perlunya mencari sumber pendapatan alternatif secara kreatif dan inovatif untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Mereka juga mengajukan agar pemerintah kota menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja secara berkelanjutan guna mengurangi pemborosan anggaran belanja.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kota Palu dalam memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 tercapai dengan baik. Hasil dari rapat ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah kota dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan keuangan di masa mendatang. Demikian Reski Ramadhani. (TIM)
