Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M.Si., pakar politik dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Bayang-bayang politik uang kembali menghantui pesta demokrasi. Menjelang Pilkada 2024, praktik kotor ini kembali menjadi perbincangan krusial, memicu kekhawatiran atas masa depan demokrasi dan integritas sistem politik Indonesia.
Politik uang bagaikan penyakit kronis dalam setiap Pilkada. Ia menggerogoti kepercayaan publik dan mereduksi makna demokrasi menjadi pertarungan finansial semata.
Di tengah maraknya politik uang, partai politik (Parpol) memegang peran sentral. Sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintahan, Parpol didorong untuk melahirkan kader-kader terbaiknya dalam memimpin daerah.
Idealnya, calon yang diusung partai adalah kader internal yang memiliki integritas, komitmen, dan visi misi yang jelas untuk memajukan daerahnya,”
Namun, realita berkata lain. Memasuki era reformasi, banyak Parpol yang pragmatis, lebih memilih mengusung calon eksternal demi keuntungan finansial. “Muncullah praktik mahar politik, di mana calon membayar sejumlah uang kepada Parpol untuk mendapatkan dukungan.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya kader Parpol yang “marketabel”. Parpol tidak lagi berinvestasi dalam kaderisasi, sehingga tidak memiliki kader yang siap bertarung dalam Pilkada.
Akibatnya, demokrasi pun tergadaikan. Politik uang melahirkan pemimpin yang tidak berkompeten dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Kualitas demokrasi pun merosot, dan rakyat kehilangan kepercayaan pada sistem politik.
Menyelamatkan Demokrasi: Tantangan dan Harapan
Menjelang Pilkada 2024, berbagai pihak didorong untuk bahu-membahu memerangi politik uang. Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum harus tegas menindak pelanggaran. Masyarakat pun perlu diedukasi agar menolak praktik ini dan memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi, bukan iming-iming uang.
Parpol juga memiliki tanggung jawab besar. Diperlukan komitmen kuat dari internal Parpol untuk membangun kaderisasi secara sistematis dan berkelanjutan. Lahirkanlah kader-kader yang berintegritas, berkompeten, dan memiliki visi misi yang jelas untuk membangun daerah.
Mampukah Parpol mengembalikan kepercayaan rakyat dan menyelamatkan demokrasi dari jeratan politik uang? Jawabannya ada di tangan mereka. Pilkada 2024 menjadi momen krusial untuk membuktikan komitmen Parpol dalam mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat.
