Menu

Mode Gelap

Nasional · 22 Nov 2021

Dijadwalkan 6-8 Desember 2021, 2 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja


					Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Poto (Kastara.id) Perbesar

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Poto (Kastara.id)

NETIZ.ID – Presiden Konfederasi Serikat Indonesia () Said Iqbal mengatakan akan menggelar aksi dilakukan secara nasional di lebih dari 100 ribu perusahaan dengan melibatkan 60 federasi serikat pekerja seluruh Indonesia.

Rencananya sebanyak 2 juta buruh akan melakukan aksi mogok kerja pada 6-8 Desember . Mogok kerja dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ketetapan pemerintah yang menaikkan  (UMP) sebesar 1,09 persen pada 2022 mendatang.

“Buruh yang akan mogok berasal dari lebih 100 ribu perusahaan yang akan bergabung di 30 provinsi dan lebih dari 150 kabupaten/kota, termasuk juga kawan-kawan ojek online akan ikut bergabung,” ujar Said dalam konferensi pers, Senin (22/11).

Rencananya KSPI juga menggandeng sejumlah konfederasi buruh lainnya yang akan mengikuti aksi ini seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Komite Buruh Indonesia (KPBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), hingga Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas).

Dasar hukum kata dia, yang akan digunakan dalam aksi ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Seluruh buruh pun diimbau setop melakukan produksi.

lanjut ia katakana bahwa konfederasi buruh juga akan mengerahkan masa unjuk rasa di sejumlah pusat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Buruh bakal menggelar aksi di Istana Negara, Balai Kota , hingga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Inilah reaksi balik yang keras, jangan berdalih bahwa kenaikan upah minimum 1,09 persen itu karena pandemi covid-19, tidak ada hubungannya,” tegasnya.

Sebab, kenaikan upah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, yang berarti sampai kapan pun upah minimum buruh ke depan akan dengan persentase yang rendah.

Sebelum itu, pihaknya akan mengerahkan massa untuk melakukan Gabungan Aksi Unjuk Rasa Nasional yang akan diadakan pada tanggal 29 dan 30 2021. Istana Negara, Balai Kota, dan Kemnaker akan dipenuhi massa yang datang dari Jakarta, , dan Banten.

“Tentu akan diatur teknis unjuk rasanya. 10 ribu di Balai Kota, 10 ribu di Istana, dan 10 ribu di Kemnaker. Ini enggak main-main, ini sungguh-sungguh ini,” katanya.

Ia pun mengatakan aksi unjuk rasa ini akan mempertimbangkan aturan dalam PPKM Level 1 dan arahan dari aparat keamanan agar tidak mengganggu ketertiban umum. Demikian Said Iqbal

Sumber : CNN Indonesia

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat HGB kepada Masyarakat Kampung Nelayan di Jakarta Utara

17 Februari 2025 - 07:04

Nusron Wahid

Wamen ATR/Waka BPN Resmikan Gedung Arsip Baru Kantah Kabupaten Majalengka

15 Februari 2025 - 08:27

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra

Wamen ATR/Waka BPN Serahkan 1.641 Sertipikat Redistribusi Tanah di Majalengka

14 Februari 2025 - 21:10

Ossy Dermawan,

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Komitmen Pencegahan Korupsi melalui Penandatanganan SKB

14 Februari 2025 - 20:51

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 Setelah Efisiensi

13 Februari 2025 - 18:21

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Pemerintah Perkuat Kepastian Hukum Tanah Ulayat, Menteri ATR/BPN: Harus Memiliki Dasar yang Jelas

13 Februari 2025 - 17:30

nusron wahid
Trending di Nasional