PALU,netiz.id – Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah baru-baru ini merilis hasil Tracer Study tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 35,66 persen lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di provinsi ini telah berhasil mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, 15,75 persen lainnya memilih untuk berwirausaha. Temuan ini menarik perhatian meskipun belum tercatat secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Data ini menyoroti bahwa lulusan SMK di Sulawesi Tengah memiliki peluang yang lebih baik dibandingkan dengan angka nasional, di mana tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK mencapai 8,9 persen. Selain itu, laporan juga mencatat bahwa 19,53 persen lulusan SMK di provinsi ini melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, menegaskan keberhasilan penerapan konsep SMK BMW (Bekerja, Melanjutkan, Wirausaha) di wilayah Sulawesi Tengah.
Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Yudiawati V. Windarrusliana, mengungkapkan bahwa temuan ini menjadi indikator positif bagi pengembangan pendidikan kejuruan di provinsi tersebut.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan para siswa agar dapat bersaing di dunia kerja. Dengan adanya pelatihan dan kerja sama dengan industri, kami berharap lulusan SMK dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.” jelasnya pada Kamis (03/10/24).
Yudiawati juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan dalam menciptakan program-program yang relevan dengan kebutuhan pasar. “Dengan mengintegrasikan kurikulum pendidikan yang sesuai dan meningkatkan akses ke pelatihan kerja, kami dapat membantu lulusan SMK untuk tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan,” tambahnya.
Temuan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak lulusan SMK untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dan kewirausahaan, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan. Dengan adanya data yang positif ini, Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah berharap agar lebih banyak pemangku kepentingan dapat terlibat dalam upaya peningkatan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja di provinsi ini. (KB)
