JAKARTA,netiz.id — Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, memimpin rombongan Komisi III DPRD Sulawesi Tengah dalam konsultasi ke Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Konsultasi tersebut berlangsung pada Jumat (10/11/23).
Kegiatan ini dalam rangka membahas penyediaan akses jalan pangan dan pembangunan jembatan gantung. Pertemuan ini dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Muda dari Kementerian Dalam Negeri, Indra Maulana Syamsul Arief, serta pejabat dari Subdirektorat Pekerjaan Umum Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) dan Substansi Perencanaan Evaluasi Informasi Pembangunan Daerah PM (PEIDO).
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Nilam Sari Lawira, mengungkapkan kepentingan konsultasi terkait permasalahan di tingkat provinsi yang membutuhkan solusi segera.
“Penyediaan akses jalan pangan dan pembangunan jembatan gantung dianggap sebagai aspirasi mendesak masyarakat,” ungkap Politisi NasDem Sulawesi Tengah itu.
Di tempat yang sama, Indra Maulana, dalam penjelasannya, menyatakan bahwa perubahan nomenklatur pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat dilakukan dengan persetujuan antara eksekutif dan legislatif.
“Saya menegaskan bahwa pembangunan akses jalan pangan bisa diakomodasi dengan kajian bersama antara kementerian teknis dan pemerintah daerah,” ucapnya.
Pada akhir pertemuan, Indra Maulana memastikan bahwa pembangunan jembatan gantung, yang menjadi keluhan wakil rakyat, dapat dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dengan syarat aspirasi dan anggaran telah tersedia.
“Konsultasi ini dianggap penting untuk menemukan solusi konkret terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat provinsi,” tutupnya. (TIM)
