PALU,netiz.id – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Yudiawati V. Windarrusliana, menegaskan bahwa seluruh guru, baik yang berstatus PNS, P3K, maupun honorer, memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mendukung hal ini, pemerintah provinsi meluncurkan program terobosan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), berkat peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan lompatan PAD dari Rp 900 miliar pada 2021 menjadi Rp 2,2 triliun saat ini, program BOSDA hadir untuk mendanai operasional SMA dan SMK negeri, termasuk pembayaran gaji guru honorer,” ujar Yudiawati di Palu, baru-baru ini.
Ia mengungkapkan, BOSDA dirancang untuk memastikan guru honorer tidak lagi menerima gaji di bawah Rp 1 juta per bulan. Sebelumnya, banyak guru honorer hanya mendapatkan penghasilan Rp 300 hingga Rp 500 ribu, yang dinilai jauh dari layak.
Perhatian terhadap pendidikan juga tercermin dari program beasiswa bagi siswa kurang mampu yang akan dimulai pada 2025. Selain itu, kerjasama dengan Universitas Terbuka (UT) menghadirkan beasiswa pascasarjana (S2) bagi guru di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), yang diharapkan memperkuat kualitas tenaga pendidik di wilayah tersebut.
“Pada tahun 2025, dengan proyeksi PAD mencapai Rp 5 triliun, berbagai program beasiswa ini akan berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan guru,” jelas Yudiawati.
Selain BOSDA, pemerintah juga mengalokasikan tambahan penghasilan bagi guru ASN yang bersumber dari dana transfer. Meski sempat mengalami keterlambatan, dana tersebut dijadwalkan cair dalam waktu dekat, sehingga memungkinkan guru ASN menerima penghasilan ganda.
“Upaya ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk memajukan pendidikan di Sulawesi Tengah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru,” tutup Yudiawati. (*)
