PALU,netiz.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2025. Kebijakan ini disosialisasikan di Ruang Kerja Gubernur pada Senin (14/07/25), dihadiri oleh kepala OPD serta perwakilan sejumlah perusahaan industri dan pertambangan, seperti PT GNI, PT IMIP, PT Vale, PT Transon Bumindo, PT Kurnia Luwuk Sejati, dan BPAM.
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak semata-mata bersifat fiskal, tetapi merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat kemandirian pembiayaan daerah di tengah menurunnya transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan pembangunan.
“Industri di Sulawesi Tengah berkembang pesat, tapi ketimpangan sosial masih nyata. Pajak bahan bakar, kendaraan, dan air permukaan adalah sumber PAD yang harus kita optimalkan,” ujar Anwar.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini Sulteng hanya menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp280 miliar per tahun, jumlah yang dinilai tidak sebanding dengan kontribusi industri besar yang beroperasi di wilayah ini. Menurutnya, perbedaan skema PNBP antara kawasan industri di Morowali dan PT Vale menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan daerah.
Gubernur juga menyoroti pentingnya penertiban kendaraan industri berpelat luar daerah dan transparansi konsumsi bahan bakar sektor industri. Ia menyebutkan, regulasi terkait penggunaan pelat nomor kendaraan Sulawesi Tengah saat ini tengah disusun.
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda), Andi Ruly Djanggola, menjelaskan bahwa penetapan Pergub telah melalui harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Ia menambahkan, dasar hukum kebijakan ini merujuk pada Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2017.
“Tarif baru ini tidak berlaku untuk semua sektor. Misalnya, tarif PDAM hanya naik dari Rp900 menjadi Rp1.000 per meter kubik, sementara sektor industri dan pertambangan mengalami penyesuaian signifikan,” jelas Ruly.
Di akhir kegiatan, Gubernur Anwar juga memaparkan program prioritas pemerintah daerah, termasuk beasiswa UKT bagi mahasiswa Sulteng, pelatihan vokasional bagi lulusan SMA/SMK, serta kerja sama pendidikan dengan berbagai pihak, termasuk rencana pengiriman mahasiswa ke Tiongkok untuk belajar di bidang strategis seperti metalurgi dan teknologi informasi.
“Kami ingin membangun kemitraan yang adil antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Kami bantu investasi Anda, tapi kami juga mohon bantu kami membangun daerah ini,” pungkasnya. (KB/*)
