PALU,netiz.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan transformasi pembangunan rendah karbon sebagai langkah strategis menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketimpangan pembangunan. Hal ini mengemuka dalam Diskusi Harmonisasi dan Kolaborasi Kemitraan Multipihak/Mitra Pembangunan yang dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, di Ruang Rapat Nagana Bappeda Sulteng, Senin (10/11/25).
Wakil Gubernur menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) merupakan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Dokumen ini tidak hanya selaras dengan agenda nasional, tetapi juga mendukung target global pengendalian emisi.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan tanpa merusak alam. Tanpa prinsip keberlanjutan, kekayaan sumber daya bisa berubah menjadi kerentanan,” ujar Wagub.
Ia menekankan bahwa pembangunan rendah karbon mencakup tiga pilar: pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan, kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dan investasi yang berkelanjutan.
Diskusi ini juga menjadi forum multipihak untuk memetakan data serta menyelaraskan kebijakan dalam penyusunan RPRKD. Kegiatan diselenggarakan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. (KB?*)
