JAKARTA,netiz.id — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, bersama Wakil Ketua II, Syarifuddin Hafid, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong percepatan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Tengah.
Menurut Aristan, meskipun Sulawesi Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga secara nasional, kondisi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sulawesi Tengah adalah daerah yang sangat kaya, namun ironisnya angka kemiskinan masih tinggi. Karena itu, DPRD merasa perlu mendorong pemerintah daerah untuk lebih cepat dalam menangani persoalan ini,” kata Politisi NasDem Sulteng itu usai pertemuan, Senin (20/05/25).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial saat ini tengah melakukan reformasi kebijakan dengan mengedepankan pendekatan pemberdayaan masyarakat, alih-alih semata-mata bantuan sosial.
“Kami sedang menyusun Data Tunggal Ekonomi Sosial Nasional (DTSEN) sebagai upaya agar program tepat sasaran. Kami juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari ketergantungan terhadap bansos menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya,” ujar Agus.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik antar kementerian, lembaga, hingga sektor swasta, dalam membangun sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan dan partisipatif.
DPRD Sulteng mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Sosial tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung implementasinya. Salah satu bentuk dukungan itu adalah inisiasi program Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih Pedesaan yang kini tengah dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi.
Namun, Aristan menyoroti bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari dampak buruk investasi di sektor pertambangan dan perkebunan, yang banyak beroperasi di Sulteng.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan justru berkembang di sekitar wilayah tambang dan sawit, ditambah dengan kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam dan gangguan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan keterbatasan pembiayaan program akibat kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah, sebagaimana pernah disampaikan Gubernur Anwar Hafid kepada Komisi II DPR RI dan Bappenas.
Untuk itu, DPRD meminta agar permasalahan ini dapat dikoordinasikan dengan kementerian terkait, seperti ESDM, LHK, ATR/BPN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Sosial menyatakan kesiapannya untuk menjembatani koordinasi lintas kementerian demi mendukung pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah. (*)
