PALU,netiz.id — Malaria masih menjadi persoalan kesehatan yang serius di Sulawesi Tengah. Dari total 13 kabupaten/kota, delapan daerah telah dinyatakan berhasil mencapai status eliminasi malaria. Namun, lima kabupaten lainnya masih berjuang untuk keluar dari status endemis.
Lima daerah yang belum mencapai eliminasi adalah Banggai Kepulauan, Donggala, Tojo Unauna, Morowali, dan Morowali Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong percepatan eliminasi malaria di wilayah-wilayah tersebut agar dapat menyusul capaian daerah lainnya.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido, dalam acara pembukaan Lokakarya Petunjuk Teknis Integrasi dan Kebijakan Nasional Terkait AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) yang digelar di Parama Su Hotel Palu, Senin (07/07/25).
Wakil Gubernur menjelaskan bahwa tidak hanya malaria, masalah kesehatan lainnya seperti AIDS dan Tuberkulosis (TBC) juga mengalami tren peningkatan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, kasus AIDS terus bertambah setiap tahun. Pada 2023 tercatat sebanyak 696 kasus, meningkat menjadi 702 kasus pada 2024, dan hingga Mei 2025 telah mencapai 336 kasus.
Lanjutnya, Kondisi itu diperparah dengan jumlah kematian yang cukup tinggi. Pada 2023 tercatat 157 orang meninggal akibat AIDS, kemudian menurun menjadi 73 pada 2024, dan hingga Mei 2025 tercatat 28 orang meninggal dunia.
“Artinya, AIDS sudah menjadi persoalan serius yang perlu diwaspadai karena trennya terus naik setiap tahun,” ungkapnya.
Sementara itu, kasus Tuberkulosis di Sulawesi Tengah juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah kasus pada 2023 tercatat sebanyak 7.963 dengan 23 kematian. Pada 2024, angka ini naik menjadi 8.272 kasus dengan 30 kematian. Hingga Mei 2025, penderita TBC telah mencapai 4.085 orang, dengan 16 kasus kematian.
Melalui lokakarya ini, kata Wakil Gubernur, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen semua pihak dalam pencegahan serta penanggulangan ketiga penyakit tersebut. Selain itu, diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan rencana aksi yang terarah dan terukur di tingkat kabupaten/kota.
“Saya berharap pertemuan ini bisa menghasilkan kesepakatan yang baik dan mendorong integrasi dari pusat ke daerah,” ujarnya. (KB)
