PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya inovasi pelayanan dan koordinasi lintas daerah sebagai kunci mempercepat arus investasi di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh kepala Dinas PTSP kabupaten/kota se-Sulteng, Jumat (09/05/25).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Anwar menyampaikan apresiasi atas capaian investasi Sulawesi Tengah yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai, capaian itu merupakan hasil dari kerja keras seluruh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para investor.
“Sulawesi Tengah adalah salah satu daerah dengan tingkat investasi tertinggi di Indonesia. Ini bukan sekadar angka, tapi buah dari kerja keras kita semua,” ujar Anwar.
Ia menyoroti geliat investasi yang mulai tumbuh sejak 2013, khususnya di sektor pengolahan nikel. Menurutnya, kemajuan ini menjadikan Sulteng sebagai salah satu pusat perhatian dunia dalam bidang industri.
Gubernur juga membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Morowali. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang cepat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk digitalisasi sistem perizinan. Ia bahkan mencontohkan negara Turki yang telah menerapkan sistem perizinan daring sepenuhnya.
“Investor hanya perlu mengajukan izin dari rumah atau hotel. Tidak perlu lagi datang ke kantor. Itulah bentuk kemudahan yang mereka butuhkan,” jelasnya.
Tak hanya menyoroti potensi dari luar negeri, Anwar juga mengingatkan bahwa banyak investor lokal kini mulai tumbuh dan memerlukan dukungan sistem yang adil dan inklusif. Karena itu, ia mendorong seluruh Dinas PTSP di kabupaten/kota untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Meski begitu, Gubernur juga mengingatkan soal potensi penyalahgunaan dalam proses perizinan. Ia mengangkat kasus di Morowali, di mana terjadi pemalsuan dokumen rekomendasi yang menyebabkan konflik antara warga dan perusahaan tambang.
“Rekomendasi dipalsukan. Ini sangat berbahaya. Kita harus lebih waspada dan memastikan semua proses perizinan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Sebagai solusi, Anwar mendorong penerapan sistem digital yang aman untuk menghindari manipulasi dokumen dan memperkuat transparansi proses layanan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam proses penerbitan izin. Setiap perizinan yang dikeluarkan di tingkat provinsi, menurutnya, wajib dikomunikasikan ke daerah agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
“Perbedaan kewenangan tidak boleh jadi alasan untuk tidak bersinergi. Kita ini satu pemerintahan,” tegas Anwar.
Di akhir arahannya, Anwar menyampaikan rencananya untuk turun langsung ke kabupaten/kota bersama seluruh kepala dinas provinsi. Tujuannya, memastikan sinergi antara program provinsi dan daerah agar penggunaan anggaran lebih efektif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Yang membedakan gubernur, bupati, dan wali kota hanyalah kewenangan. Tujuan kita satu: rakyat Sulawesi Tengah,” pungkasnya. (*)
