PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menaruh perhatian serius terhadap polemik lahan di kawasan Trans LIK Tondo, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur. Dalam rapat yang digelar di ruang kerjanya, Selasa (21/10/25), Gubernur menyoroti sejumlah kejanggalan terkait perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Lembah Palu Nagaya.
Dari laporan yang disampaikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), diketahui bahwa perusahaan yang berkedudukan di Semarang itu sudah memperoleh perpanjangan HGB sejak 2023, padahal masa berlaku lamanya baru berakhir pada 2025. Tak hanya itu, peruntukan lahan pun berubah dari kawasan transmigrasi menjadi kawasan perumahan.
“Kenapa bisa ada perubahan peruntukan dari kawasan transmigrasi menjadi kawasan perumahan? Seharusnya peruntukan awal tetap dipertahankan ketika HGB diperpanjang,” tegas Gubernur Anwar Hafid dalam rapat tersebut.
Gubernur juga mempertanyakan alasan perpanjangan izin terhadap lahan seluas 108 hektare yang sejak diterbitkannya HGB pada 1995 belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Menurutnya, perpanjangan HGB hanya bisa diberikan pada lahan yang telah dikelola secara produktif.
Rapat berlangsung kondusif dan dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulteng, ATR/BPN, serta perwakilan PT Intim Anugerah Perkasa. Dalam kesempatan itu, Gubernur menginstruksikan Dinas Nakertrans untuk menelusuri dokumen HGB tahun 1995 dan melengkapi data program Transmigrasi Swakarsa Industri (TIS) LIK Tondo.
“Dokumen ini penting sebagai dasar pijakan agar kita dapat mengambil langkah penyelesaian yang adil, tidak merugikan pihak mana pun, baik masyarakat maupun pengusaha,” ujar Anwar Hafid.
Sementara itu, kuasa hukum PT Intim Anugerah Perkasa, Frans Manurung, menjelaskan bahwa perusahaannya hanya memiliki lahan 3,2 hektare hasil pembelian dari PT Lembah Palu Nagaya di area Mess Pondok Karya. Namun, klaim bahwa penghuni mess bukan warga transmigrasi dibantah oleh Tim Satgas Penanganan Konflik Agraria (PKA) Sulteng.
Ketua Satgas PKA, Eva Susanti Bande, menyampaikan hasil verifikasi lapangan yang menunjukkan bahwa warga di Mess Pondok Karya merupakan peserta program transmigrasi sejak awal 1990-an.
“Temuan kami membuktikan bahwa mereka bukan pendatang liar, melainkan warga resmi yang datang melalui program transmigrasi,” jelas Eva.
Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido menegaskan agar penyelesaian masalah dilakukan secara manusiawi dan berkeadilan.
“Kita berharap semua pihak bijak dalam menyikapi persoalan ini. Jangan sampai ada warga yang kehilangan tempat tinggal tanpa solusi,” ujarnya.
Rapat kemudian disepakati untuk menindaklanjuti penelusuran dokumen dan fakta lapangan sebelum diambil langkah kebijakan selanjutnya. Pemerintah Provinsi berkomitmen mencari solusi terbaik yang menjamin kepastian hukum dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (KB/*)
