PALU,netiz.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, mengumumkan penghentian permanen terhadap dua perusahaan tambang yang selama ini ditolak masyarakat, yakni PT Bumi Alpamandiri dan PT Tambang Watu Kalora. Pengumuman tersebut disampaikan langsung di hadapan ribuan warga Kelurahan Tipo dan sekitarnya dalam aksi damai yang digelar pada Selasa (10/06/25).
Pernyataan tegas itu menjadi puncak dari perjuangan panjang warga yang selama delapan bulan berjuang menjaga ruang hidup mereka dari ancaman kerusakan lingkungan. Dalam forum tersebut, Gubernur hadir didampingi Ketua DPRD Provinsi Sulteng Arus Abdul Karim, Bupati Sigi Moh. Rizal Intjenae, Sekretaris Kota Palu Irmayanti, serta sejumlah pejabat lainnya.
“Saya ke sini bukan untuk mencari popularitas. Ini adalah bagian dari tanggung jawab yang diberikan kepada saya oleh negara dan daerah. Keputusan ini bukan karena takut terhadap demo, tapi karena saya ingin melindungi daerah ini,” tegas Anwar Hafid.
Lebih lanjut, Anwar menyatakan komitmennya untuk menghentikan seluruh izin tambang yang berada di atas wilayah permukiman selama dirinya menjabat. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
“Saya khawatir jika wilayah ini tidak dijaga, kita semua bisa tertimbun. Daerah ini satu-satunya tempat kita berlindung,” ujarnya..
Anwar juga menegaskan bahwa keputusan ini merupakan kelanjutan dari surat Gubernur sebelumnya, yang awalnya hanya bersifat penghentian sementara.
Di sisi lain, aksi damai ini juga menjadi momentum penyatuan dua lembaga adat, Ulujadi dan Kinovaro, untuk menyelamatkan kawasan Gunung Kinovaro yang selama ini menjadi paru-paru alam Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Ketua Aliansi Pemuda dan Lingkungan Tipo, Faizal, menyampaikan apresiasi atas langkah Gubernur yang dinilai berpihak kepada rakyat.
“Ini bukan sekadar penolakan tambang. Ini perjuangan menyelamatkan lingkungan dan menghormati adat. Hari ini air mata kami pecah bukan karena kecewa, tapi karena haru,” ujarnya.
Tokoh adat Ulujadi, Astam, dalam orasinya menegaskan bahwa sejumlah izin tambang yang dikeluarkan di wilayah Kalora dan Tipo tidak pernah melalui prosedur yang sah serta tidak melibatkan masyarakat. Ia menolak keras pertambangan yang merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.
Di tengah aksi, warga dari Kelurahan Sigi juga mengangkat persoalan lama terkait sengketa tapal batas antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang belum tuntas sejak 2012. Sementara warga Tipo mempersoalkan tumpang tindih penguasaan lahan dan penerbitan dokumen SKPT ganda yang memicu konflik administratif dan sosial.
Menutup pernyataannya, Gubernur Anwar Hafid menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian persoalan tambang kepada pemerintah. Ia menegaskan bahwa negara hadir untuk berpihak kepada rakyat.
“Insyaallah saya tidak akan khianat. Saya berdiri di pihak rakyat karena saya dipilih oleh rakyat,” tutupnya (*)
