PALU,netiz.id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Maryam Tamoreka, menyampaikan Pandangan Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Jalan Moh. Yamin, Kota Palu, Rabu (02/07/25).
Dalam penyampaiannya, politisi asal Daerah Pemilihan IV (Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut) itu menyoroti belum tercapainya target tiga komponen utama pendapatan daerah. Salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya terealisasi sebesar 93,94 persen. Padahal, menurut Fraksi Golkar, potensi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), hingga Pajak Air Permukaan khususnya dari pemanfaatan air terjun Sulewana Poso—masih sangat besar dan belum dioptimalkan.
“Dari data yang disampaikan Gubernur, hingga 31 Desember 2024, total PAD Provinsi Sulteng baru mencapai 92,15 persen atau sebesar Rp5,55 triliun. Ini menunjukkan masih adanya celah dalam optimalisasi penerimaan daerah,” ujar Maryam.
Adapun rincian realisasi pendapatan daerah sebagai berikut:
- PAD: Rp2,11 triliun dari target Rp2,25 triliun (93,94%)
- Pendapatan Transfer: Rp3,42 triliun dari target Rp3,76 triliun (91,00%)
- Lain-lain Pendapatan yang Sah: Rp10,52 miliar dari target Rp11,64 miliar (90,03%)
Fraksi Golkar mempertanyakan sejauh mana upaya dan kinerja petugas dalam memaksimalkan penerimaan pajak serta keakuratan data yang digunakan dalam perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.
Tak hanya pendapatan, Fraksi Golkar juga menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi belanja daerah baru mencapai 90,48 persen atau sebesar Rp6,13 triliun. Golkar menilai capaian ini tidak ideal, terutama pada belanja operasional dan belanja modal yang realisasinya bahkan di bawah 90 persen.
“Kami mendorong agar hal ini menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Petugas pajak perlu diberikan insentif untuk meningkatkan motivasi kerja. Selain itu, seluruh OPD diharapkan mampu merealisasikan anggaran secara maksimal untuk mendukung terwujudnya visi-misi Gubernur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Maryam. (KB/RD)
